BREAKING NEWS LAMPUNG

Komentar Ketua Bawaslu Lampung Seusai Sidang Putusan Dugaan Politik Uang

Disinggung apakah dalam memutuskan Bawaslu Lampung mendapat tekanan, Khoir membantahnya.

Komentar Ketua Bawaslu Lampung Seusai Sidang Putusan Dugaan Politik Uang
Tribun Lampung/Noval Andriansyah
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah (jilbab merah) menggelar konferensi pers di Kantor Sentra Gakkumdu, Kamis, 19 Juli 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah mengaku tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun sebelum membacakan putusan dalam sidang dugaan politik uang TSM Pilgub Lampung 2018.

Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriah, memastikan para pelapor, dalam hal ini paslon nomor urut 1 dan 2, memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI paling lama tiga hari setelah salinan putusan diterima.

“Apa yang kami putuskan hari ini itu bisa diajukan keberatannya di Bawaslu RI,” kata Khoir saat menggelar konferensi pers di Kantor Sentra Gakkumdu, Kamis, 19 Juli 2018.

Baca: VIDEO: Sidang Selesai, Arinal-Nunik Tidak Terbukti Lakukan Politik Uang di Pilgub Lampung

Disinggung apakah dalam memutuskan Bawaslu Lampung mendapat tekanan, Khoir membantahnya. Ia memastikan tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun.

“Semua didasarkan pada aturan yang ada. Jadi semua normatif, sesuai dengan aturan. Kami melihat fakta persidangan dalam penetapan ini. Itulah yang menjadi rujukan saya. Fokus terhadap pelanggaran TSM itu ada di pasal 73 juncto pasal 135a,” jelas Khoir.

“Jadi fokus kami melihat yang ada dalam pasal 73 ayat 2 dengan 135a. Terhadap yang lain-lainnya, proses persidangan inilah yang membuktikan apakah individu yang disebutkan dalam laporan itu terhubung dengan calon atau tidak. Dan tadi sudah dibacakan oleh majelis terhadap putusannya,” tambah Khoir.

Baca: Bocah Baru Lulus SD Nikahi Siswi SMP, Libatkan Polisi dan Akhirnya Tidak Sah (2)

Majelis pemeriksa memutuskan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Halim (Nunik) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2019.

Majelis pemeriksa menolak tuntutan pelapor pertama dan kedua dalam sidang  pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM di kantor Gakkumdu Lampung, Kamis, 19 Juli 2018.

Majelis pemeriksa menilai bukti-bukti yang diajukan oleh terlapor pertama tidak memenuhi unsur TSM. (*)

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help