DPRD Pertanyakan Rendahnya Serapan Dana Jampersal di Pringsewu 

Alokasi anggaran jaminan persalinan (jampersal) di Kabupaten Pringsewu tidak terserap maksimal.

DPRD Pertanyakan Rendahnya Serapan Dana Jampersal di Pringsewu 
DPRD Pringsewu 

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Alokasi anggaran jaminan persalinan (jampersal) di Kabupaten Pringsewu tidak terserap maksimal. Alhasil dana yang sedianya untuk pelayanan masyarakat itu kembali ke kas negara.

Tidak terserapnya alokasi anggaran tersebut menjadi pertanyaan DPRD setempat. Anggota Komisi IV DPRD Pringsewu Hartono mengatakan anggaran tersebut yang teralokasi pada 2017 silam. Yakni sebesar Rp 2.748.939.000.

Baca: Meski Sedang Populer Saat Ini, Ternyata Ada 4 Bahaya Diet Keto. Berdampak Pada Kesehatan Ginjal!

Baca: Jadwal MotoGP Ceko 2018, Valentino Rossi Punya Catatan Mengagumkan di MotoGP Ceko

"Dari nilai tersebut, yang terserap hanya Rp 808.266.858 atau hanya terserap 29,4 persen," kata Hartono, Selasa (24/7).
Sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.937.672.142. Hartono mengatakan, rendahnya serapan dana jampersal tersebut menjadi perhatian Panitia Kusus (Pansus) LHP APBD 2017 DPRD Pringsewu.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPRD Pringsewu lainnya, Nurul Ekhwan mengaku kaget dengan tidak terserapnya anggaran jampersal tersebut. "Kok program untuk ibu-ibu hanya terserap 29,4 persen itu bagaimana?," tanyanya.

Ternyata, kata dia, kendalanya masyarakat banyak yang tidak mengetahui program jampersal tersebut. Oleh karena itu, dia meminta kepada satker terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan bidan menyosialisasikan jampersal.

Nurul menambahkan bahwa klaim untuk jampersal ini tergolong lama. Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Purhadi mengakui bila dengan program jampersal pihak penyedia layanan mengeluarkan jasa atau tenaga terlebih dahulu baru dibayar.

Pembayarannya sendiri menunggu klaim, dan itu pun tidak satu layanan langsung diklaim oleh penyedia pelayanan. Sedangkan pencairan dana tergantung jumlah klaim.Melainkan menunggu hingga beberapa layanan terlebih dahulu. "Kemungkinan, masyarakat tidak mau, sementara pemberi layanan juga males," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Purhadi mengatakan, jampersal merupakan program yang dananya dikucur dari pemerintah pusat. Selain itu, dia mengatakan bahwa besaran alokasi dana diberikan tidak berdasar pada jumlah ibu hamil, melainkan berupa gelondongan.

Sehingga, lanjut dia, kalau pun ada alokasi dana sisa akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Sementara sistim pelayanannya pihak yang bekerjasama memberikan pelayanan terlebih dahulu baru mengajukan klaim.

Dia menambahkan, bahwa jampersal kembali digulirkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini. Oleh karena itu, dia mengaku akan bekerjasama dengan stekholder terkait untuk realisasi anggarannya.

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help