Sidang Pilgub Lampung di MK, Kuasa Hukum Ridho-Bachtiar Ajukan 25 Bukti Baru

Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan ini, paslon 1 dan paslon 2 melampirkan bukti baru dugaan kecurangan politik uang Pilgub Lampung.

Sidang Pilgub Lampung di MK, Kuasa Hukum Ridho-Bachtiar Ajukan 25 Bukti Baru
Tribun Lampung/Okta Kusuma Jatha
Pilgub Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sidang pendahuluan gugatan sengketa Pilgub Lampung di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar Kamis (26/7).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan ini, paslon 1 dan paslon 2 melampirkan bukti baru dugaan kecurangan politik uang Pilgub Lampung.

Komisioner KPU Lampung M Tio Aliansyah mengatakan, sidang digelar sesuai jadwal yakni mulai pukul 09.00 WIB.

"Sesuai jadwal tadi jam 9 sudah mulai sidang. Sidang berlangsung sampai sekitar pukul 11.00 WIB," kata komisioner KPU Lampung yang membidangi divisi hukum ini.

Baca: Masuk Daftar Bawaslu RI, 4 Caleg Eks Koruptor Bakal Dicoret

Adapun Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, anggota I Dewa Gede Palaguna dan Wahuddin Adams.

"Sidang perdana tadi dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan penambahan alat bukti dari pemohon," ungkapnya.

Sidang dilanjutkan pada Selasa (31/7) mendatang sekitar pukul 09.00 WIB. "Agendanya jawaban termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan mendengarkan keterangan Bawaslu Provinsi Lampung," kata Tio.

Terpisah kuasa hukum KPU Lampung Rozali Umar mengatakan, mereka sudah siap dengan jawaban.

"Jawaban termohon juga sudah siap. Bukti-bukti dokumen juga kami serahkan bersamaan dengan jawaban," katanya.

Baca: Sidang Politik Uang Pilgub Dipercepat, 4 Napi Dituntut 38 Bulan Penjara

Ditanya lebih lanjut isi jawaban nanti, Rozali masih merahasiakan. "Menangkis dalil-dalil pemohon tentang money politic, dana kampanye, dan intimidasi terhadap warga," ujarnya.

Sementara tim kuasa hukum penggugat, paslon nomor urut 1, M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Ahmad Handoko mengatakan, dalam persidangan ini mereka mengajukan sejumlah bukti baru. Harapannya MK akan mengkaji bukti baru tersebut dalam persidangan.

"Kami mengajukan bukti tambahan dalam persidangan perdana tersebut, yakni sebanyak 25 bukti tertulis. Bukti tertulis yang kami sampaikan itu terkait bukti dugaan money politik dari paslon nomor 3 Arinal-Nunik," kata Handoko.

Senada diungkapkan tim kuasa hukum penggugat, paslon nomor 2, Herman HN-Sutono, Resmen Khadafi mengatakan, mereka juga memberikan bukti-bukti baru. Namun, Resmen tidak spesifik menyebut bukti-bukti tersebut.

"Ya, semua (bukti) terkait cara paslon 3 memperoleh suara dengan cara yang dilarang oleh UU, termasuk dugaan keterlibatan korporasi SGC dalam Pilgub Lampung," kata Resmen. (*)

Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help