ADVERTORIAL

BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Melindungi Aparat Kampung dan Tenaga Kerja Non ASN

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan untuk melindungi seluruh para pekerja

BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Melindungi Aparat Kampung dan Tenaga Kerja Non ASN
Istimewa
Penyerahan Plakat Oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Asisten Satu Kabupaten Lampung Tengah dan Kejaksaan Negri Lampung Tengah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Lampung Tengah--- BPJS Ketenagakerjaan cabang Lampung Tengah bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi terkait yang dihadiri 301 perangkat Desa, 11 Kelurahan, 28 Kecamatan dan 26 Dinas yang berada di Kabupaten Lampung Tengah tentang perlunya jaminan sosial ketenagakerjaan. (Rabu, 1/8) 

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Achmad Azhar ,SH ,MM selaku Asisten Satu yang disini mewakili Wakil Bupati.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah yang telah bersedia untuk memberikan sosialisasi terkait jaminan sosial tenaga kerja.

Ia juga mengharapkan agar seluruh aparat desa yang hadir pada saat itu untuk memperhatikan dengan seksama pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan hal yang akan disampaikan sangatlah penting dan harus diketahui seluruh calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“ Dengan adanya kerja sama ini, memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa/kampung yang tersebar di seluruh Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan, agar aparatur pemerintah desa/kampung merasa aman dan nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebgai administratur pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat” ucapnya pada saat membuka kegiatan.

Pada kegiatan tersebut pihak dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga memberikan penjelasan peran dan fungsi dari Kejaksaan dalam keberlansungan pelaksanaan jaminan sosial.

“BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan untuk melindungi seluruh para pekerja. Kami juga turut serta berperan dalam penertiban perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran atau pelanggaran-pelanggaran lainnya” tutur Edi Dikdaya, SH, M.Si selaku Kepala Kejaksaan Negri Lampung Tengah.

Pada pemaparannya ia menjelaskan tentang kewajiban pegawai pemerintah yang non pegawai negri untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Perpres 109 tahun 2013 Pasal 5 yang mengatur tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Pada ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya secara bertahap, pada ayat 3 menjelaskan tentang untuk mendaftarkan mengikuti 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamina Kematian yang dilaksanakan mulai dari 1 Juli 2015, dan pada ayat 4 menjelaskan tentang mengikuti program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun paling lama tahun 2029.

Halaman
12
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help