Pilgub Lampung 2018

KPU Optimistis Gugatan Perkara Pilgub Lampung di MK akan Dismissal

KPU) Provinsi Lampung optimistis sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir di putusan dismissal

KPU Optimistis Gugatan Perkara Pilgub Lampung di MK akan Dismissal

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung optimistis sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir di putusan dismissal. Sesuai agenda persidangan, sidang dismissal Pilgub Lampung akan berlangsung pada Jumat 10 Agustus 2018.

Jika sidang hanya sampai dismissal,  KPU Lampung harus menetapkan pasangan pemenang Pilgub Lampung maksimal tiga hari, atau pada Senin 13 Agustus 2018.

Baca: Empat Napi Sujud Syukur Divonis Bebas dari Kasus Politik Uang Pilgub Lampung

Baca: Barlian Mansyur dkk Tak Hadiri Undangan Pansus Dugaan Politik Uang Pilgub Lampung 2018

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah mengatakan, sesuai pemberitahuan MK sidang akan digelar pada Jumat (10/8/2018) sekitar pukul 08.30 Wib.

"MK mengundang KPU Provinsi Lampung sidang dismissal Jumat nanti. Apakah putusan dismissal atau lanjut ke pokok perkara kita belum tahu, tetapi dari persidangan awal kemarin kita optimistis sidang akan selesai sampai putusan dismissal Jumat nanti,”  kata Tio di ruang kerjanya.

Menurutnya,  apabila terjadi dismissal,  paling lambat 3 hari setelahnya KPU menetapkan paslon terpilih.

"Jadi kalau Jumat berarti Senin sudah bisa ditetapkan,  tapi kita dengarkan dulu putusannya, Jika lanjut,  KPU siapkan alat bukti dan saksi," kata dia.

Mantan Ketua KPU Lampung Utara itu meyakini, putusan MK akan memutus perkara dalam sidang dismissal.

"Karena permohonan pemohon sudah kita jawab sebagai termohon (KPU), bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan terkait apa yang menjadi permohonan termohon terkait money politics,  intimidasi kepada warga yang melaporkan money politics, kemudian laporan dana kampanye yang tidak sesuai, itu bukan ranahnya MK," jelasnya.

Tio melanjutkan, seperti yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2017,  MK menyelesaikan sengketa hasil pemilihan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara. "Kita optimis itu akan ditolak, atau dismisal oleh MK," pungkas Tio. (ben)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help