Hakim Diminta Tidak Meremehkan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

Suatu perkara itu tidak bisa dikatakan kategori kasus kecil apabila hanya melihat dari besar kecilnya nilai perkara.

Hakim Diminta Tidak Meremehkan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan
Tribun Lampung/Hanif Mustafa
Sidang putusan atas perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah di ruang Melati Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa, 7 Agustus 2018, kembali ditunda. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Keluarga pelapor keberatan dengan pernyataan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang meremehkan perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah (sporadik).

Dicky, kerabat keluarga Darwin Muchlis, berharap majelis hakim tidak menganggap remeh kasus ini. Apalagi sampai anggapan itu dijadikan alasan bagi hakim untuk menjadikan terdakwa Irwandi sebagai tahanan kota.

"Suatu perkara itu tidak bisa dikatakan kategori kasus kecil apabila hanya melihat dari besar kecilnya nilai perkara. Tetapi, dilihat dari ancaman hukumannya. Sehingga majelis hakim tidak segampang itu menjadikan terdakwa Irwandi sebagai tahanan kota," ungkap Dicky, Kamis, 9 Agustus 2018.

Selanjutnya, kata Dicky, setelah berkas dinyatakan P-21 oleh kejaksaan, terdakwa baru ditahan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung di Way Huwi pada 9 April. Lalu pada 25 April 2018 dikeluarkannya surat penetapan tahanan kota. 

"Bagaimana bisa majelis hakim mengatakan kasus ini masuk kategori kecil. Karena pada saat surat penetapan tahanan kota dikeluarkan, kasus ini belum pernah disidangkan sama sekali. Bisa dicek di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)," sebutnya.

Baca: Majelis Hakim: Vonis Bisa Diambil Tanpa Kehadiran Terdakwa

Dicky menegaskan, terdakwa Irwandi sudah tidak ada hubungan dengan keluarganya. "Sudah tidak ada hubungan keluarga, karena sudah resmi berpisah dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandar Lampung," tutupnya.

Dalam sidang sebelumnya, Ahmad Lakoni selaku ketua majelis hakim menuturkan bahwa persidangan bisa diputuskan tanpa menghadirkan terdakwa.

"Putusan itu bisa tanpa hadirnya terdakwa. Tapi, setelah adanya panggilan paksa," kata Lakoni, Selasa, 7 Agustus 2018.

Adapun proses sebelumnya adalah pemanggilan secara patut oleh jaksa penuntut umum sebanyak dua kali.

Baca: Terdakwa Masih Tak Diketahui Rimbanya, Hakim Kembali Batal Jatuhkan Vonis

Halaman
123
Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help