Omongan Rizal Ramli Soal Jokowi Takut Surya Paloh Berbuntut Panjang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Partai Nasdem akan memberi somasi kepada mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli karena merasa difitnah melalui tuduhan Rizal.

Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem Hermawi Taslim ingin Rizal meluruskan tuduhan yang dilayangkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Kita dalam tempo yang sangat siap menyampaikan somasi kepada RR untuk mempertanggungjawabkan, mengklarifikasi semua penodaan, penistaan yang merusak kehormatan terhadap Ketum (Nasdem)," ujar Hermawi di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018).

Baca: Lucinta Luna Bilang Lagu Bobo Dimana Populer di Indonesia-Malaysia tapi Aliff Syukri Malah Sedih

Sebelumnya, Rizal menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melebihkan jumlah impor beberapa jenis bahan pangan.

Rizal juga menuduh Presiden Joko Widodo tidak berani menegur Enggar karena takut dengan Ketum Nasdem Surya Paloh.

Sebab, Enggar merupakan kader partai tersebut.

Rencananya, mereka akan memberikan somasi tersebut besok, Rabu (12/9/2018).

Mereka mengaku akan menunggu tanggapan Rizal hingga batas maksimal somasi.

Biasanya, dalam waktu 3x24 jam, somasi sudah harus direspons.

Baca: Beredar Kabar Polisi Akan Gelar Razia Besar-besaran Bulan Ini, Ini Penjelasan Mabes Polri

Hermawi pun berharap Rizal dapat memberikan tanggapan dalan kurun waktu tersebut.

"Kita berharap somasi kita direspons dengan akal sehat sebagai seorang tokoh oleh RR, direspons dengan bermartabat agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua," terangnya.

Jika tidak direspons, Nasdem berencana mengajukan gugatan atau membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Bantah tuduhan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem menampik segala tuduhan yang dialamatkan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa seluruh kader partai merasa tersinggung dengan tuduhan-tuduhan terkait impor bahan pangan.