Kanwil Kemenkumham Lampung Pantau 30 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan memantau 30 desa dan kelurahan sadar hukum setiap tahun.

Kanwil Kemenkumham Lampung Pantau 30 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum
TRIBUN LAMPUNG/HANIF RISA MUSTAFA
Kanwil Kemenkumham Lampung meresmikan 30 desa dan kelurahan sadar hukum, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (12/9/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG HANIF RISA MUSTAFA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung akan memantau 30 desa dan kelurahan sadar hukum setiap tahun. Penilaiannya berdasarkan empat indikator.

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono menyampaikan hal itu usai peresmian 30 desa dan kelurahan sadar hukum, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (12/9/2018). Selain peresmian, berlangsung pula penandatangan nota kesepahaman dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Bambang mengungkapkan, total 30 desa atau kelurahan sadar hukum itu tersebar di empat kabupaten dan kota, persisnya di 22 kecamatan. Empat kabupaten dan kota tersebut masing-masing Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, dan Bandar Lampung.

"Peresmian desa dan kelurahan sadar hukum ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/740/B.III/HK/2016, tertanggal 30 Desember 2016," katanya.

Bambang menjelaskan, pihaknya akan memantau dan mengevaluasi 30 desa dan kelurahan sadar hukum ini setiap tahun.

"Penilaiannya berdasarkan empat dimensi. Masing-masing dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi," ujarnya.

Berdasarkan jadwal, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly semestinya hadir untuk mengukuhkan 30 desa dan kelurahan sadar hukum ini. Namun, Yasonna batal hadir. Ia mewakilkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto.

Dalam sambutan, Benny berharap desa dan kelurahan lain di Lampung menjadikan 30 desa dan kelurahan tersebut sebagai contoh terkait kesadaran hukum. Pihaknya juga berharap keberadaan desa dan kelurahan sadar hukum bisa turut meningkatkan kerja sama Kemenkumham dengan pemerintahn daerah.

"Untuk menjadi desa dan kelurahan sadar hukum itu tidak mudah. Ada penilaian dan kriteria yang ketat. Karenanya, kami berharap desa dan kelurahan yang sudah menyandang sadar hukum dapat mempertahankan statusnya," pesan Benny.

Pencanangan desa dan kelurahan sadar hukum ini, imbuh Benny, bertujuan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum guna menciptakan kondisi aman dan nyaman.

Sementara Pelaksana Tugas Asisten II Sekretariat Provinsi Lampung Taufik Hidayat mewakili Gubenur M Ridho Ficardo menyatakan, Pemprov Lampung akan mendorong agar jumlah desa dan kelurahan sadar hukum di Lampung bisa bertambah.

"Dengan adanya desa dan kelurahan sadar hukum, kami berharap masyarakat menyadari tentang hukum serta hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku," harap Taufik.

Penulis: hanif mustafa
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help