VIDEO - Pesan Menkumham untuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Lampung

Ada empat penilaian, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi serta regulasi.

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan Desa Sadar Hukum di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 12 September 2018.

Diadakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan organisasi perangkat daerah se-Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono mengungkapkan, ada 30 desa/kelurahan pada 22 kecamatan di empat kabupaten/kota di Lampung menjadi Desa Sadar Hukum.

"Desa atau Kelurahan Sadar Hukum ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubenur Lampung Nomor G/740/B.III/HK/2016 tanggal 30 Desember 2016," ungkapnya.

Ke-30 desa/kelurahan tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi setiap tahunnya. Ada empat penilaian, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi serta regulasi.

Baca: 13 Pekon di Pringsewu Jadi Desa Sadar Hukum

Melalui Plt Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan permohonan maaf karena batal hadir.

"Beliau memohon maaf tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan," ujar Benny.

Namun, Yasonna berpesan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum bisa menjadi contoh bagi desa/kelurahan lainnya dan meningkatkan kerja sama antara Kemenkumham dengan aparat daerah.

"Untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum itu tidak mudah. Karena ada penilaian dan kriteria yang ketat, sehingga diharapkan desa/kelurahan yang sudah menyandang sadar hukum dapat mempertahankan statusnya," tegasnya.

Masih kata dia, program Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum sehingga menciptakan kondisi aman dan nyaman.

Baca: Menkumham Yasonna Laoly ke Lampung Besok, Berikut Agendanya

"Desa/kelurahan ini tersebar di empat kabupaten kota, yakni Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, dan Bandar Lampung," tutupnya.

Plt Asisten II Pemprov Lampung Taufik Hidayat mengungkapkan, pihaknya akan terus mendorong supaya Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Lampung terus bertambah.

"Dengan adanya Desa Sadar Hukum ini, diharapkan masyarakat kita bisa menyadari hukum, serta hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya. (*) 

Penulis: Okta Kusuma Jatha
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved