Baru 10% Pekerja Konstruksi di Lampung Bersertifikasi

Pelaksana kerja konstruksi di Lampung baru sekitar 10 persen yang telah bersertifikasi.

Baru 10% Pekerja Konstruksi di Lampung Bersertifikasi
Tribunlampung/Romi Rinando
Workshop K3, Distance Learning, dan Uji Sertifikasi Pelaksana/Pengawas di GSG Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis (27/9/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelaksana kerja konstruksi di Lampung baru sekitar 10 persen yang telah bersertifikasi.

Ini terungkap dalam Workshop Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Distance Learning, dan Uji Sertifikasi Pelaksana/Pengawas di GSG Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis (27/9/2018).

Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bastian Sodunggaron Sihombing menyatakan, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ini sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 70 ayat 1. Bahkan, pengguna jasa pun wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

"Sertifikasi ini menandakan tenaga kerja itu sudah punya kualitas, terampil, dan kompeten. Jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 7,7 juta orang. Tapi, hanya sekitar 702.279 orang yang bersertifikat kompetensi di bidang konstruksi. Di Lampung, baru sekitar 10 persennya," papar Bastian.

Saat ini, jelas Bastian, UU 2/2017 masih tahap sosialisasi. Jika sudah resmi berlaku, sambung dia, maka seluruh pelaksana kerja konstruksi wajib bersertifikasi.

"Baik mandor, buruh, apalagi tenaga ahlinya," kata Bastian.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help