Tribun Tulangbawang

Sanksi Berat Menanti ASN Terlibat Politik Praktis

Pejabat negara struktural dan fungsional dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu.

Sanksi Berat Menanti ASN Terlibat Politik Praktis
Tribun Pekanbaru
Pileg 2019 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnaen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MENGGALA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulangbawang mengancam memidanakan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat politik praktis.

Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran keterlibatan ASN dan aparatur kampung di Tuba.

Lembaga pengawas ini menekankan agar ASN dan aparatur kampung bersikap netral.

Anggota Bawaslu Tuba Desi Triyana menegaskan, netralitas ASN dan aparatur kampung diatur dalam pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara," kata Desi, Rabu, 10 Oktober 2018.

Menurutnya, pejabat negara struktural dan fungsional dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu.

Ada sederet pasal ancaman politik praktis bagi ASN dan aparatur kampung.

Baca: Bawaslu RI: Lampung Masuk Daerah Paling Rawan Pemilu 2019

Baca: BREAKING NEWS – Jangan Pilih Caleg yang Tidak Sejahterakan Rakyat

Di antaranya, pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 a quo, dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD; aparatur sipil negara; anggota TNI/Polri; serta kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

"Pasal 189 UU Nomor 8 Tahun 2015 a quo, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta," tegasnya.

Bupati Tuba Winarti juga telah mewanti-wanti ASN dan aparatur kampung tidak bermain politik praktis serta melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

"Saya tekankan para ASN dan aparatur kampung turut serta menjaga dan menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pemilu. Jangan sampai ada ASN dan aparat kampung terang-terangan menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon," ucapnya beberapa waktu lalu.

Sekretaris Kabupaten Tuba Antoni menegaskan, larangan ASN berpolitik sudah jelas. Semua harus menaati tanpa terkecuali.

Jika masih ada oknum ASN melanggar artinya siap dipidana. Selain itu, bisa dipecat secara tidak hormat.

"Sanksi berat bagi ASN yang terlibat politik praktis itu bisa dipecat," tegasnya. (*)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help