Tribun Metro

2019 Pembangunan Fisik di Metro Minimal 25 Persen

Komisi I DPRD Kota Metro mendorong penyusunan APBD 2019 menyentuh pembangunan fisik minimal pada angka 25 persen.

2019 Pembangunan Fisik di Metro Minimal 25 Persen
Tribun Lampung/Indra Simanjuntak
Ketua Komisi I DPRD Metro Basuki 

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Komisi I DPRD Kota Metro mendorong penyusunan APBD 2019 menyentuh pembangunan fisik minimal pada angka 25 persen.

Ketua Komisi I Basuki mengatakan, berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD dan turunannya Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019, anggaran infrastruktur fisik minimal 25 persen, untuk mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

"Itu hasil kunjungan kerja Komisi I kemarin ke Kementerian PUPR. Berdasarkan PP No 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan APBD 2018, kementerian menyarankan agar anggaran pembangunan fisik itu minimal 25 persen. Baik itu untuk infrastruktur jalan, drainase, atau bangunan," bebernya, Senin (29/10).

Baca: DPRD Metro: Lelang Jabatan Pemkot Harus The Right Man In The Right Place

Anggaran tersebut, terus Basuki, merupakan keseluruhan OPD. Bukan hanya Dinas PUTR. Karena mayoritas pembangunan fisik saat ini pada Dinas PUTR. Pada postur APBD Metro 2018, anggaran rutin bagi pegawai menyerap APBD sekitar 38 persen.

"Artinya, masih 62 persen APBD bisa dialokasikan untuk belanja publik, seperti pembangunan infrastruktur fisik. Jadi kami Komisi I optimistis anggaran infrastruktur fisik minimal 25 persen itu bisa dicapai. Sedangkan sisanya bisa digunakan untuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya," katanya lagi.

Baca: Banggar DPRD Metro Sebut Pemberian Seragam Sekolah Kurang Bermanfaat

Dengan postur anggaran tersebut, Basuki menilai, bisa lebih menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Musrenbang atau Reses DPRD. Ditambah dengan bantuan pemerintah pusat melalui DAK dan DAU.

"Jadi OPD tidak lagi beralasan tidak adanya anggaran untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Karena dengan menerapkan aturan baru ini anggaran lebih berpihak kepada pembangunan yang menyentuh masyarakat," imbuhnya. (dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved