Tribun Bandar Lampung

Pemkot Bandar Lampung Pasang Lagi 6 Tapping Box di Kafe dan Restoran

Pemkot Bandar Lampung melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kembali memasang tapping box.

Pemkot Bandar Lampung Pasang Lagi 6 Tapping Box di Kafe dan Restoran
Tribun Lampung/Bayu Saputra
Pemkot Bandar Lampung-Bank Lampung menyepakati Nota Kesepahaman pemasangan 200 unit tapping box. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kembali memasang tapping box (alat rekam transaksi). Kali ini, sebanyak enam unit di kafe dan restoran. Pemasangan tapping box ini bertujuan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran.

Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi merinci pemasangan tapping box itu di Bakso Marem, Jalan Raden Inten; Ikan Bakar Gembul; Els Coffee, Telukbetung; Hotel Batiqa; Mixologi Bar Soju; dan Rumah Makan Pak Gendut.

"Total rumah makan dan restoran yang sudah kami pasangi taping box sudah 108 unit, dari total target 200 unit. Ini sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi saat supervisi ke Bandar Lampung beberapa waktu lalu," katanya, Selasa (6/11/2018).

Yanwardi menjelaskan, hingga kini, realisasi pajak dari kafe dan restoran sudah sekitar 70 persen dari total target Rp 60 miliar. Adapun target keseluruhan PAD Bandar Lampung sebesar Rp 700 miliar, dengan realisasi baru 54 persen.

"Untuk realisasi pajak kafe dan restoran, sampai saat ini sudah 70 persen. Kami tetap optimistis target akan tercapai," ujar Yanwardi. "Mengenai target PAD keseluruhan, sudah 54 persen (tercapai)," imbuhnya.

Pihaknya mengimbau dan mengajak lagi masyarakat untuk bersama melakukan pengawasan penggunaan tapping box di rumah makan dan restoran. Masyarakat, menurut Yanwardi, berhak mengawasi penerimaan pajak ketika bertransaksi di rumah makan atau restoran tersebut.

Ia mencontohkan, jika seorang warga makan di rumah makan atau restoran dengan menghabiskan Rp 100 ribu, maka pajaknya sebesar Rp 10 ribu atau 10 persen. Dengan demikian, warga tersebut harus membayar Rp 110 ribu.

"Pajak Rp 10 ribu itulah yang harus tercatat di tapping box. Itu sebagai pendapatan daerah dari sektor pajak rumah makan atau restoran, bukan masuk ke keuntungan rumah makan atau restoran itu. Kalau masuk ke keuntungan atau tidak tercatat di tapping box, maka itu pelanggaran," tandas Yanwardi.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved