Daftar Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut BPOM

Daftar Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut BPOM, Berbagai Merek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) menemukan kosmetik ilegal dari berbagai merek selama 2018.

Setelah diuji laboratorium, sebanyak lebih dari 100 merek kosmetik mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 22,13 miliar.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat.

Baca: Inilah 7 Fakta Pembunuhan Sopir Taksi Online yang Hilang 2 Minggu dan Ditemukan Tinggal Belulang!

BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung bahan dilarang dan berbahaya yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal).

Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit.

Selain itu, ada pula obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia obat (BKO).

BKO yang teridentifikasi dalam temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenibutazon dan parasetamol yang berisiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, kerusakan hati, perdarahan lambung, hingga gagal ginjal.

Hasil laporan PMAS (Post-Marketing Alert System) menunjukkan sebanyak 113 item kosmetik mengandung bahan dilarang dan berbahaya.

Baca: Mengejutkan Film Hanum & Rangga Cuma Dapat Nilai 1 dari Situs IMDb. Bandingkan A Man Called Ahok

Selain itu, ada 115 item obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO.

Semua temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di BPOM RI.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengungkapkan bahwa BPOM telah mengungkap 36 perkara tindak pidana obat tradisional dan kosmetik bermasalah sepanjang 2018.

Keseluruhan perkara tersebut telah ditindaklanjuti secara pro-justitia.

Baca: 4 Opsi untuk Peserta CPNS 2018 yang Tak Lolos SKD, Diputuskan 18 November 2018

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara OT yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 1 miliar, sementara perkara kosmetik dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar," ujar Penny dalam keterangan tertulis, Rabu (14/11/2018).

Produsen produk-produk tersebut juga telah ditindaklanjuti secara administratif, antara lain berupa pembatalan notifikasi atau izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan.