Tribun Pesawaran

Bisa Buktikan Pungli di Disdukcapil, Reward Rp 1 Juta Menanti

Kepala Disdukcapil Pesawaran Ketut Partayasa mengatakan, semua urusan pelayanan dokumen kependudukkan gratis.

Bisa Buktikan Pungli di Disdukcapil, Reward Rp 1 Juta Menanti
Tribun Lampung/Okta Kusuma Jatha
Ilustrasi - Perekaman E-KTP 

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan C

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran memastikan, tidak ada pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukkan di Bumi Andan Jejama.

Kepala Disdukcapil Pesawaran Ketut Partayasa mengatakan, semua urusan pelayanan dokumen kependudukkan gratis. Terlebih khusus pada pelayanan KTP elektronik atau e-KTP.

"Barang siapa atau siapa pun yang menjanjikan percepatan pembuatan KTP dengan imbalan tertentu, bisa dibuktikan oleh warga masyarakat, itu yang bisa membuktikan saya kasih reward satu orang Rp 1 juta," ujarnya.

Baca: BMKG Prakirakan Sebagian Wilayah Lampung Rabu Ini Akan Diguyur Hujan

Dia memastikan, jikalau ada pegawai yang didapati dan terbukti melakukan penimpangan tersebut akan memperoleh tindakan tegas. Kalau itu pegawai honor, Ketut mengatakan, yang bersangkutan akan langsung diberhentikan.

Sedangkan untuk yang PNS langsung diserahkan ke kepala daerah supaya ditindak sebagaimana ketentuan yg berlaku. Ketut mengingatkan, bahwa pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan pegawai. Khususnya pegawai honor.

Yakni dengan memberikan penambahan insentif. Terutama operator pada Disdukcapil, sebagai insentif tambahan sebesar Rp 600 ribu. Rincinya, dari Gubernur Lampung Rp 300 ribu dan dari Pemkab Pesawaran Rp 300 ribu. Sedangkan honor untuk pegawai kontrak, kata Ketut, sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, kata dia, kalau yang bersangkutan jalan ada tambahan biaya perjalanan. "Ini diupayakan supaya menambah semangat," katanya.

Ketut mengatakan bahwa Disdukcapil itu sebagai potret untuk pemerintah daerah yang tidak menghasilkan PAD. Menurut dia, kepala daerah berkepentingan karena terkait kepentingan publik.

Sedangkan yang hadir memerlukan pelayanan Disdukcapil dari mereka yang latar belakang profesor hingga mereka yang mempunyai ilmu akademi terendah. Tidak semua, kata dia, tahu dengan aturan kependudukkan sehingga perlu membangun komunikasi dengan baik.

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved