Tribun Lampung Barat

Pemkab Lambar Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara APIP dan APH

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan penandatangan perjanjian kerjasama

Pemkab Lambar Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara  APIP dan APH
Istimewa
Bupati Lambar Parosil Mabsus ,Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Kapolres Lambar AKBD Doni Wahyudi, Kajari Lambar M.Mansur,SH,MH menghadiri penandatangan perjanjian kerjasama APIP dan APH di Balai Keratun Bandar Lampung (22/11) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP)dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi dan di saksikan langsung oleh Irjen Kemendagri Sri wahyunungsih serta Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Parosil mabsus melakukan penandatangan kerjasama
Parosil mabsus melakukan penandatangan kerjasama (Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di hadiri Bupati Lambar Parosil Mabsus ,Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Kapolres Lambar AKBD Doni Wahyudi, Kajari Lambar M.Mansur,SH,MH dan Inspektur Eddy Yusuf,S.Sos,MM

Dalam kesempatan ini berlaku sebagai narasumber yaitu Husein tambunan dari irjen Kemendagri, Kombes Arif Hadi Harsa dari Bareskrim Polri, DP Sidabutar,S.H,M.Hum sebagai narasumber sosialisasi perjanjian kerjasama APIP dan APH pada hari ini. 

Rls
Rls (Istimewa)

"Dengan kerjasama ini sebagai bukti koordinasi dan sinergi 4 instansi pemerintah telah berjalan dalam menjaga,  mengawal, dan mendorong pembangunan dan tata kelola pemerintah daerah agar menjadi lebih baik" jelas Irjen Kemendagri dalam penandatanganan perjanjian di Balai Keratun pada Kamis (22/11/2018).

Selanjutnya, perjanjian kerjasama ini hadir sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI kepada seluruh menteri,  Kajati dan Kapolda di seluruh Indonesia pada 19 Juli 2016 di Istana Negara terkait penanganan perkara penyelenggaraan pemerintahan daerah,  arahan presiden meliputi kebijakan atau diskresi kepala daerah tidak bisa dipidanakan,  administrasi pemerintah agar tidak di pidanakan, kerugian keuangan negara agar tidak dipidanakan,  kerugian keuangan negara yang dinyatakan BPK diberikan waktu untuk menindaklanjuti selama 60 hari. 

Rls
Rls (Istimewa)

Pemahaman norma yang terkandung dalam perjanjian kerjasama (PKS)  masih perlu ditingkatkan karena memiliki masalah penafsiran pasal 385 UU No 2014 tentang pemerintah daerah seolah pengaduan masyarakat hanya boleh ditangani lebih dahulu oleh APIP, Pks akan mereduksi kewenangan aparat hukum dan hanya kemauan aktif semata, persepsi bahwa Pks bertujuan untuk melindungi tindak kejatan yang dilakukan pejabat dan ASN di daerah, masih belum sama persepsi APIP dan APH di tingkat daerah terkait kapan waktu koordinasi, dan ketidakpercayaan terhadap independensi dan kapabilitas aktif dalam penanganan pengaduan, tutupnya. 

Terakhir,  Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri memaparkan harapannya " ketika kerjasama ini terbentuk agar ada rapat koordinasi pengawasan agar tidak ada lagi tindak pidana korupsi di Lampung dan langsung ada pengawalan TP4D dari perencanaan hingga akhir karena lebih baik pencegahan dari penindakan, tutupnya.

Terkait kerjasama tersebut Bupati Lampung Barat sangat mendukung pelaksanaan kerjasama ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Diharapkan kerjasama ini sebagai katalisator perwujudan good goverment serta clean goverment dan kerjasama ini dapat ditindaklanjuti dari seluruh unsur

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved