Tribun Pringsewu

Lima Jabatan Eselon II di Pringsewu Dilelang

Sebanyak lima jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) eselon II.b Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilelang.

Lima Jabatan Eselon II di Pringsewu Dilelang
Warta Kota
Ilustrasi Lelang Jabatan 

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Sebanyak lima jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) eselon II.b Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilelang. Lelang tersebut sudah diumumkan sejak 22 November 2018 silam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pringsewu Dawam Raharjo mengatakan, kelima JPTP tersebut antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Sosial.

Lelang Jabatan Eselon II di 8 OPD, Pansel Serahkan 24 Nama ke Bupati

"Sudah diumumkan seleksi terbuka JPTP di lingkungan Pemkab Pringsewu, dengan surat pengumuman panitia seleksi Nomor: 011/PANSEL JPTP- PSW/2018, tentang seleksi terbuka pengisian JPTP di lingkungan Pemkab Pringsewu," ujar Dawam, Minggu (25/11).

Ditambahkan Ketua Panitia Evaluasi dan Seleksi Terbuka JPTP Syaiful Darmawan, seleksi ini terbuka bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Syarat lainnya, usia maksimal 56 tahun dan sehat jasmani-rohani.

Inilah 11 Nama yang Lolos Verifikasi Berkas Lelang Jabatan di Lampura

PNS yang mendaftar, tambah Syaiful, harus bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Kemudian, saat mendaftar pejabat pembina kepegawaian menyetujuinya.

Syarat lainnya adalah minimal pendidikan Strata I, berpangkat minimal pembina (golongan IVa), dan pernah atau sedang menduduki jabatan administrator (eselon III) sekurang-kurangnya dua kali.

Paling utama, kata Syaiful, tidak berafiliasi atau menjadi pengurus atau anggota partai politik. Serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat yang dibuktikan lewat surat Inspektorat. Penilaian kerja sekurang-kurangnya baik dalam kurun waktu dua tahun terakhir.(dik)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved