Mantan Kepsek dan Kasi Disdikbud Pesawaran Didakwa Lakukan Pungli Rp 30 Juta

Dua pejabat di lingkungan Pemkab Pesawaran yang tersandung kasus pungli akhirnya menjalani sidang dakwaan.

Mantan Kepsek dan Kasi Disdikbud Pesawaran Didakwa Lakukan Pungli Rp 30 Juta
Tribun Lampung
Zikri (52), mantan Kepala SMPN 4 Pesawaran (kanan), dan Iwan Sobarna (46), mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran (kiri), menjalani sidang kasus pungli di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis (29/11/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG HANIF RISA MUSTAFA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tiga bulan berlalu, dua pejabat di lingkungan Pemkab Pesawaran yang tersandung kasus pungutan liar akhirnya menjalani sidang dakwaan. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Kamis (29/11/2018), Jaksa Penuntut Umum Sri Aprilinda Dani menyatakan keduanya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dua terdakwa itu masing-masing Zikri (52), mantan Kepala SMP Negeri 4 Pesawaran, dan Iwan Sobarna (46), mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran. Mereka terjaring operasi tangkap tangan petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung di SMPN 2 Pesawaran pada 28 Agustus 2018.

Pihak kepolisian lalu menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan pungli dalam penyediaan peralatan pendidikan dan laboratorium komputer. Dana pengadaan peralatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 untuk Disdikbud Pesawaran.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 30 juta. Dengan memaksa lima kepala sekolah penerima bantuan peralatan labotarorium SMP untuk memberikan uang masing-masing Rp 6 juta," kata JPU Sri dalam sidang yang dipimpin hakim Novian Saputra.

Atas perbuatan tersebut, jelas JPU Sri, terdakwa Zikri dan Iwan terancam hukuman pidana dalam pasal 12 huruf e dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis: hanif mustafa
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved