Tribun Bandar Lampung

Pansus Hak Angket Surati Kemendagri, Yusuf Kohar Santai

Polemik rotasi pejabat oleh M Yusuf Kohar semasa menjabat pelaksana tugas wali kota memasuki babak baru.

Pansus Hak Angket Surati Kemendagri, Yusuf Kohar Santai
Tribun Lampung/Okta Kusuma Jatha
Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Polemik rotasi pejabat oleh M Yusuf Kohar semasa menjabat pelaksana tugas wali kota Bandar Lampung memasuki babak baru. Panitia Khusus Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Bandar Lampung akan melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri.

Langkah mengirim surat ke Kemendagri ini menyikapi putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji pendapat Pansus Hak Angket. Permohonan uji pendapat itu terkait dugaan pelanggaran etik dan peraturan perundang-undangan oleh Yusuf Kohar.

Mahkamah Agung Menangkan Yusuf Kohar, Pansus Hak Angket DPRD Hormati Putusan

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Bandar Lampung Jauhari menjelaskan, pihaknya telah menerima salinan putusan MA tersebut pada Senin (3/12/2018). Pihaknya menghormati apa yang menjadi putusan MA.

"Kami hargai sebagai sebuah proses hukum. Tapi, kami akan kirim surat ke Kemendagri. Ada beberapa hal dalam putusan itu yang kami anggap janggal," katanya, Selasa (4/12/2018).

Jauhari mengungkapkan, kejanggalan putusan MA di antaranya pada halaman 8 poin 6. Bunyinya, papar dia, pembentukan Pansus Hak Angket berdasarkan Keputusan DPRD Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018, tertanggal 16 Oktober 2018, tidak mendapat dukungan semua fraksi di DPRD.

"Dalam putusan tertera bahwa Fraksi Golkar menarik dukungan dari Hak Angket melaui surat kepada ketua DPRD bernomor 01/FPG/A/XI/2018, tertanggal 19 Oktober 2018. Padahal, pada 16 Oktober, DPRD menggelar rapat paripurna dan semua fraksi sepakat. Ada bukti suratnya. Anehnya, surat dari Fraksi Golkar itu sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak pernah sampai ke ketua DPRD," bebernya.

Jauhari melanjutkan, kejanggalan lain ada pada halaman 29 putusan MA. Bunyinya, papar dia, Pansus Hak Angket belum menyimpulkan bahwa Yusuf Kohar terbukti melakukan pelanggaran.

"Padahal, Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persetujuan atas Laporan Pansus Hak Angket sudah memutuskan Yusuf Kohar terbukti melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya. "Kenapa pansus baru bersikap? Karena kami baru terima salinan putusan MA. Setelah kami baca seksama, ada yang janggal," imbuh Jauhari.

Sementara Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar menanggapi santai langkah Pansus Hak Angket itu. Ia menganggap putusan MA sudah final dan tidak bisa lagi ada upaya hukum yang lebih tinggi seperti banding.

"(Putusan) MA itu sudah final. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari MA. Kalau mereka (mengirim surat) ke Kemendagri, itu artinya seperti di Lampung Utara. Hanya (dugaan pelanggaran) administrasi, dan (sanksinya) pencopotan dari jabatan plt, bukan jabatan wakil wali kotanya. Artinya, Yusuf Kohar sudah di atas angin," jelasnya kepada Tribun Lampung.

Yusuf Kohar menilai, kejanggalan surat fraksi yang menarik dukungan dari Hak Angket bukan menjadi masalah utamanya. Hal yang menjadi masalah utama, menurut dia, adalah tuduhan Pansus Hak Angket kepada dirinya yang tidak terbukti.

"Yang jadi masalah pokok itu, tuduhan pansus yang tidak terbukti. Bukan masalah surat fraksi. Kemudian, legal standing mereka juga tidak memenuhi syarat. Kan tidak bisa nuduh orang maling kalau tidak ada bukti? Begitu juga terhadap saya, tidak terbukti (melakukan pelanggaran)," tegasnya.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved