Walhi Lampung Gelar FGD Refleksi Akhir Tahun "Dinamika dan Capaian Perhutanan Sosial"

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung melaksanakan Focus Group Discusion (FGD).

Walhi Lampung Gelar FGD Refleksi Akhir Tahun
Istimewa
Direktur Walhi Lampung Hendrawan menyampaikan pandangan dalam FGD di Hotel Bukit Randu, Senin (17/12/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG EKA AHMAD SHOLICHIN

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung melaksanakan Focus Group Discusion (FGD) Refleksi Akhir Tahun bertema "Dinamika dan Capaian Perhutanan Sosial di Lampung" di Ruang Cendana Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Senin (17/12/2018).

Direktur Walhi Lampung Hendrawan dalam sambutannya menyampaikan, FGD ini menjadi ajang refleksi bersama para penggiat kehutanan di Lampung untuk melihat sejauh mana progres program Perhutanan Sosial. Termasuk, kendala-kendala yang menghambat program tersebut.

"Kita berharap bisa mempercepat program sekaligus meningkatkan kualitas Perhutanan Sosial di Lampung pada tahun berikutnya," kata Hendrawan, merujuk rilis, Rabu (19/12/2018).

Kepala Dinas Kehutanan Lampung Saiful Bachri, dalam sambutan sekaligus pemaparannya sebagai pembicara utama, mengungkap beberapa capaian dan persoalan terkait Program Perhutanan Sosial. Ia menjelaskan, saat ini, capaian izin Perhutanan Sosial di Lampung sudah mencapai angka 201.225 hektare lahan. Dengan jumlah petani hutan sebanyak 84.940 Kepala Keluarga dari total target luasan sebagaimana dalam Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) Lampung sebanyak 294.000 hektare.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa program Perhutanan Sosial merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial," jelasnya.

Saiful membeberkan problem dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Lampung. Satu kendala di antaranya, menurut dia, adalah tumpang tindihnya aturan yang membatasi tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian, masih kurangnya pengetahuan dan kesamaan persepsi antar lembaga pemerintah di daerah untuk membantu kerja-kerja percepatan Perhutanan Sosial.

"Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat terkait program Perhutanan Sosial. Dan, adanya oknum-oknum yang menjanjikan pelepasan kawasan hutan, yang membuat masyarakat enggan mengikuti program Perhutanan Sosial," ujar Saiful. "Permasalahan anggaran juga menjadi kendala dalam kerja-kerja percepatan Perhutanan Sosial," imbuhnya.

Saiful juga menyampaikan bahwa masyarakat pengelola kawasan hutan yang telah serius bekerja mengelola dan menjaga kawasan hutan harus mendapat apresiasi. Sebab, jelas dia, masyarakat pengelola kawasan hutan telah membantu pemerintah dalam perbaikan fungsi kawasan hutan.

"Harus ada juga kesamaan tekad dalam mendorong percepatan Perhutanan Sosial di Lampung serta komitmen untuk mendukung kerja-kerja kawan-kawan NGO (non-government organizational)) dan masyarakat guna percepatan program Perhutanan Sosial," pesan Saiful.

Pihaknya turut mengajak seluruh pihak agar bersama-sama mendorong komoditas Perhutanan Sosial di Lampung agar muncul dan berdaya saing di pasaran sebagai inti dari peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pernyataan penutup, Direktur Walhi Lampung Hendrawan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, capaian dan prestasi dalam program Perhutanan Sosial akan menjadi pelajaran bersama dalam kolaborasi membangun Perhutanan Sosial di Lampung.

"Walhi bersama rekan-rekan penggiat Perhutanan Sosial di Lampung akan membuat kertas posisi dalam percepatan Pembangunan Sosial di Lampung, dan meminta kepada pemerintah untuk mempercepat izin Perhutanan Sosial Kemitraan Konservasi untuk Kelompok Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari dan Sistem Hutan kerakyatan (SHK) Pesawaran Bina Lestari," kata Hendrawan.

Selain Kepala Dinas Kehutanan Lampung Saiful Bachri, dalam FGD hadir juga anggota Komisi II DPRD Lampung Antoni Imam dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di bawah Dishut Lampung diantaranya KPH XIII Gunung Rajabasa, KPH XIV Gedong Wani, KPH IX Kota Agung Utara, dan KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Lampung, NGO lingkungan hidup, penggiat Perhutanan Sosial, perwakilan kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, serta perwakilan Lembaga Pengelola Hutan Desa di Register 3 Gunung Rajabasa.

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: yoso
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved