Tribun Tulangbawang

2018 Tiga Raperda Inisiatif DPRD Tuba Belum Rampung

DPRD Kabupaten Tulangbawang masih menunggak beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk Propemda 2018

2018 Tiga Raperda Inisiatif DPRD Tuba Belum Rampung
Istimewa
pengesahan rencana kerja DPRD Tulangbawang Tahun 2019, serta pembicaraan tingkat II atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Jum'at (16/11/2018). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - DPRD Kabupaten Tulangbawang masih menunggak beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk program rancangan peraturan daerah (Propemda) tahun 2018.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Tuba, Feri Yansirona mengatakan, pada akhir 2018 kemarin ada tiga raperda inisiatif DPRD yang belum rampung hingga pada tahap pengesahan menjadi perda.

Anggota DPRD Tulangbawang Reses, Masyarakat Rawajitu Timur Keluhkan Ini

"Yang inisiatif DPRD naskah akademiknya baru selesai akhir tahun. Salah satunya raperda kawasan tanpa rokok (KTR)," terang Feri kepada Tribun, Minggu (06/01).

Padahal, perda KTR sangat urgen karena di beberapa daerah sudah mulai menerapkan Perda KTR pada lokasi-lokasi tertentu.

Keberadaan perda KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok dari pajanan asap rokok orang lain, dan mengurangi jumlah perokok pasif maupun aktif.

Tolak Konversi Lahan PT BNIL, Warga Geruduk DPRD Tulangbawang

Perda KTR merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian dampak rokok. Dukungan dan penerapan dari pengelola masing-masing kawasan menjadi salah satu kunci sukses penegakan perda KTR

"Belum selesai karena terbentur waktu. Tapi prosesnya sudah berjalan. Tahun ini sudah berjalan," papar Feri.

Adapun pada tahun 2019, Feri mengatakan, ada lima raperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemda

Salah satunya, menurut Feri, raperda perubahan tentang pembentukan kampung.

"Yang paling urgen yang belum selesai di tahun sebelumnya. Salah satu poin tentang status kampung. Karena menyangkut jumlah penduduk dan admistrasinya ya," papar politisi partai NasDem itu tanpa merinci lebih lanjut raperda yang dimaksud. (end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved