Public Service

Ingin Ambil BPKB Diminta Uang Penitipan

Saya punya persoalan terkait pengambilan BPKB mobil yang saya kredit. Saya telah melunasi cicilan kredit mobil selama 3 tahun pada Agustus 2018

Ingin Ambil BPKB Diminta Uang Penitipan
ILUSTRASI Buku Pemilik Kendaraan Bermotot (BPKB) 

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth LBH Bandar Lampung. Saya punya persoalan terkait pengambilan BPKB mobil yang saya kredit. Saya telah melunasi cicilan kredit mobil selama 3 tahun pada Agustus 2018 di salah satu leasing di Jakarta lewat transfer bank dan tinggal mengambil BPKB-nya saja.

Sejauh ini, syarat yang belum saya penuhi adalah pembayaran denda sekitar Rp 4 jutaan. Pihak leasing di Jakarta menyarankan saya mengambil BPKB dan membayar denda di cabang leasing tersebut yang beralamat di Telukbetung Utara Bandar Lampung.

Wanita asal Metro Gadaikan BPKB Aspal untuk Bayar Utang

Ketika saya beritikad mengambil BPKB di cabang leasing itu, saya kaget ketika mengetahui dikenakan biaya tambahan penitipan BPKB sebesar Rp 5 ribu per hari. Akibatnya dana yang harus saya keluarkan membengkak jadi sekitar Rp 5 juta.

Yang ingin saya tanyakan, secara hukum perdata atau mungkin juga secara fidusia, apakah langkah leasing tersebut menjatuhkan denda karena telat membayar plus biaya penitipan BPKB itu dibenarkan? Apa langkah saya selanjutnya menghadapi masalah ini? Terima kasih.

Pengirim: +6281279088xxx

Bisa Ajukan Gugatan Wanprestasi

TERIMAKASIH atas pertanyaan anda, kami akan menguraikan pertanyaan anda. Bahwa terhadap pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

Contohnya, Anda melakukan kredit Mobil. Maka pihak pemberi kredit akan membeli ke diler. Maka, mobil tersebut adalah milik pemberi kredit dan hak miliknya dialihkan kepada anda. Selama anda belum melunasi kredit anda maka motor tersebut milik pemberi kredit.

Motor Ditarik Debt Collector, Pria Ini Emosi Coba Bakar Kantor Leasing

Bahwa dalam angkat kredit tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban baik kreditur maupun debitur(orang yang berhutang).

Berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian.

Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Mengenai denda menurut Pasal 1239KUH Perdata adalah biaya (kosten), rugi (schaden) dan bunga (interesten). Permasalahannya adalah apakah biaya tambahan penitipan BPKB anda sudah diatur atau belum diatur dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, apabila hal itu belum diatur anda dapat melakukan keberatan secara tertulis oleh pihak leasing atau anda dapat melakukan keberatan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi.

CHANDRA BANGKIT S
Kadiv Ekosob Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved