Tribun Pesisir Barat

Bupati Pesibar Agus Istiqlal Pimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat

Bupati Pesibar Agus Istiqlal Pimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat
Istimewa
Suasana Rapat Koordinasi Pemerintahan Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (30/1/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT - Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat bertempat di Gedung Serbaguna Selalaw, Rabu (30/1/2019).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat mengatakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, staf ahli Bupati, para asisten dan seluruh OPD  di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan dihadiri sekitar 500 peserta Rakor yang terdiri dari para Camat,  Peratin dan aparat Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati Pesisir Barat dalam sambutannya menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh Peratin dan aparat Pekon agar bisa menjalin koordinasi serta bisa bersifat netralitas terlebih pada Tahun 2019 yang merupakan tahun Politik karena pada 17 April mendatang secara serentak akan digelar Pemilihan Presiden dan Legislatif.

"Peratin merupakan ujung tombak pemerintahan di Pekon.  Sehingga diharapkan kepada seluruh Peratin agar bisa amanah dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pimpinan tertinggi di Pekon yang dipimpinnya." Ungkap Agus.

Selain itu beliau menghimbau agar pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong terselenggaranya otonomi Pekon bagi Pekon-Pekon yang berada diwilayahnya, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon dapat mencapai tujuannya yakni peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Otonomi pekon merupakan sebagai wujud upaya mengatur dan mengurus rumah tangga Pekon, maka Pekon memiliki kewenangan yang telah ada sebagai hak asal usul Pekon disamping kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya yang pertama menetapkan peraturan adalah pekon, kedua menyelenggarakan pemerintahan Pekon, ketiga memiliki pimpinan pemerintah Pekon, keempat memiliki kekayaaan Pekon, kelima menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Pekon, keenam memberdayakan masyarakat Pekon untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan dan ketujuh mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga pekon.

Beliau mengatakan bahwa proses pemilihan Kepala Pekon telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mekanisme serta persyaratan tertentu yang nantinya bisa mampu memunculkan kepala Pekon yang mendapat dukungan oleh sebagian besar dari masyarakat Pekon.

"Dalam menjalankan kepemerintahan Pekon, kepala Pekon mengemban amanat yang berat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon, maka dari itu kepala Pekon Pilpratin harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mampu menempatkan diri di atas semua kepentingan masyarakat Pekon, demi membangun serta memajukan Pekon dan warganya." Tambah Agus.

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved