Ratusan Perwira TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian, Sosok Inilah yang Membisiki Jokowi

Ratusan Perwira TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian, Sosok Inilah yang Membisiki Jokowi

Ratusan Perwira TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian, Sosok Inilah yang Membisiki Jokowi
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
FOTO ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyapa anggota Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di Mako Paskhas Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11). 

Ratusan Perwira TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian, Sosok Inilah yang Membisiki Jokowi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rencana pemerintah menempatkan ratusan perwira tinggi TNI berpangkat jenderal dan kolonel di lingkungan lembaga dan kementerian sipil mendapat kritik tajam.

Ratusan perwira TNI tanpa jabatan di kesatuannya seharusnya tidak serta merta dapat menempati posisi strategis di kementerian dan lembaga. 

Para jenderal dan perwira TNI tanpa jabatan yang masih aktif dinilai harus pensiun dulu, baru setelah itu bisa menpati posisi di lembaga sipil.

Kritik tajam tersebut disampaikan menanggapi keputusan Jokowi untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara mendapat kritik tajam dari pegiat hak azasi manusia dan demokrasi.

Jenderal dan Kolonel Tanpa Jabatan Jumlahnya Ratusan, Begini Aktivitas Perwira TNI Setiap Hari

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menilai, rencana ini tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

"Saya pikir ini sangat gegabah, sangat anti semangat reformasi, sangat anti dari semangat akuntabilitas TNI. Ini mencederai penghapusan dwifungsi ABRI pada 1998," kata Puri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Puri menilai, urgensi untuk mengembalikan lagi tentara dari barak ke mekanisme sipil politik sebagaimana yang terjadi pada penggunaan operasionalisasi dwifungsi ABRI, sudah tidak relevan.

Jika alasannya karena banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, menurut dia, hal itu bisa diatasi dengan mempensiunkan perwira-perwira senior.

"Kalau mau dikaryakan (ditempatkan di kementerian/lembaga), dipensiunkan saja dulu. Jangan kemudian dia punya dualisme identitas. Masih berstatus TNI aktif, tapi dikaryakan. Enggak bisa dong," kata Puri.

Halaman
1234
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved