Ditentang Aktivis, Ternyata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang Usulkan Mengkaryakan Perwira TNI

Saat ini, usulan menempatkan perwira tinggi dan menengah TNI ke sejumlah lembaga negara dan kementerian menuai pro dan kontra.

Ditentang Aktivis, Ternyata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang Usulkan Mengkaryakan Perwira TNI
kompas.com
Ternyata Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan pada Presiden Jokowi untuk mengkaryakan Perwira TNI 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat ini, usulan menempatkan perwira tinggi dan menengah TNI ke sejumlah lembaga negara dan kementerian menuai pro dan kontra.

Putusan Presiden untuk mengkaji penempatan perwira tinggi dan menengah TNI ke lembaga negara dan kementerian dinilai berpotensi membawa Indonesia mundur ke belakang seperti jaman Orde Baru.

Keputusan Pemerintah untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara mendapat kritik tajam dari pegiat hak azasi manusia dan demokrasi.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menilai, rencana ini tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

"Saya pikir ini sangat gegabah, sangat anti semangat reformasi, sangat anti dari semangat akuntabilitas TNI. Ini mencederai penghapusan dwifungsi ABRI pada 1998," kata Puri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Puri menilai, urgensi untuk mengembalikan lagi tentara dari barak ke mekanisme sipil politik sebagaimana yang terjadi pada penggunaan operasionalisasi dwifungsi ABRI, sudah tidak relevan.

Jika alasannya karena banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, menurut dia, hal itu bisa diatasi dengan mempensiunkan perwira-perwira senior.

"Kalau mau dikaryakan (ditempatkan di kementerian/lembaga), dipensiunkan saja dulu. Jangan kemudian dia punya dualisme identitas. Masih berstatus TNI aktif, tapi dikaryakan. Enggak bisa dong," kata Puri.

Puri menilai, lebih baik TNI fokus terlebih dulu membenahi masalah-masalah internalnya sebelum mencoba masuk ke lembaga sipil.

Ia mencontohkan, peran peradilan militer yang sampai saat ini tidak bekerja maksimal dalam mengadili oknum TNI pelanggar hukum.

Halaman
1234
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved