Public Service

Penegak Hukum Ulur-ulur Pemeriksaan Tersangka

Saya mau tanya bagaimana jika penegak hukum mengulur-ulur waktu pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka saat penyidikan

Penegak Hukum Ulur-ulur Pemeriksaan Tersangka
net/ilustrasi
Ilustrasi

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YTH Pengamat Hukum. Saya mau tanya bagaimana jika penegak hukum mengulur-ulur waktu pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka saat penyidikan, hingga menyebabkan waktu seorang saksi atau tersangka terbuang percuma hanya untuk menunggu pemeriksaan dari penyidik. Mohon penjelasannya.
Pengirim: +6281279647xxx

Termasuk Melanggar HAM

Pada dasarnya seorang penegak hukum tidak diperkenankan untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka saat penyidikan.

Penyidik KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pejabat Mesuji di Mapolres Lamteng, Salah Satunya Kadis PUPR

Itu karena segala sesuatu termasuk waktu pemeriksaan sebelum seorang penegak hukum memanggil seseorang yang berstatus tersangka atau saksi, sudah ditentukan. Akan tetapi fenomena yang Saudara tanyakan ini dalam prakteknya terkadang masih dijumpai dan dilakukan oleh oknum penegak hukum.

Karena hampir menjadi budaya di tengah masyarakat bahwa berkaitan dengan waktu dapat saja berlaku secara tentatif, meskipun sudah ditentukan jadwalnya.

Dalam prakteknya memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa sebenarnya sudah ditentukan waktunya kapan, pukul berapa, bertemu dengan siapa, dan untuk acara pemeriksaan apa. Dalam pemeriksaan itu tersangka atau saksi didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka.

Komisi Yudisial Sudah Periksa Hakim yang Digerebek Bersama 2 Wanita di Rumah Dinas, Apa Hasilnya?

Jadi tidak diperkenankan secara hukum seorang penegak hukum untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan. Jika sudah diperiksa dan statusnya hanya saksi dipersilakan untuk pulang dan keterangan yang diberikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sementara apabila yang bersangkutan berstatus tersangka, jika dianggap kooperatif dan tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dilakukan upaya paksa dalam hal ini penahanan, yang bersangkutan juga diperkenankan pulang.

Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan memerlukan upaya penahanan, maka yang bersangkutan harus mendekam di tahanan untuk waktu tertentu sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut hemat kami, mengulur-ulur waktu pemeriksaan dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia, karena diduga telah merampas waktu orang lain untuk bekerja atau beraktifitas lainnya.

Mengulur-ulur pemeriksaan akan berdampak pada cepat atau lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk terhambatnya suatu perkara untuk disidang.

Dapat saja perilaku ini melanggar hak-hak orang lain, terutama hak-hak tersangka seperti yang tertuang di Pasal 50 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Gindha Ansori Wayka SH MH .
Pengamat Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved