Tribun Tulangbawang Barat

Reses Tahap III, Tiap Dapil Berisi Keluhan Warga Tubaba soal Infrastruktur

DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses tahap III tahun 2018

Reses Tahap III, Tiap Dapil Berisi Keluhan Warga Tubaba soal Infrastruktur
Tribunlampung/Endra
fauzi hasan rapat paripurna 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses tahap III tahun 2018 di ruangan rapat umum DPRD Tubaba, Selasa (12/2)

Berdasarkan penyampaian perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing, dalam reses tersebut rata-rata menyangkut permasalahan infratruktur jalan di berbagai tiyuh di Tubaba.

Roni, dari fraksi Hanura Dapil IV Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Way Kenanga, menyatakan ada beberapa infrastruktur wilayah Dapil IV Tubaba yang perlu diperhatikan.

"Masih banyak keluhan masyarakat mengenai insfratruktur jalan, bahkan di salah satu tempat yang baru saja dilakukan pemasangan box culvert itu tidak bisa dilalui kendaraan roda dua," kata Rini.

Anggaran Infrastruktur Lampung Utara Menurun, Ini Penyebabnya

Sehingga masyarakat mengharapkan adanya penimbunan dan di berikan batu. "Masih banyak lagi jalanan di wilayah Dapil IV yang mengalami kerusakan, Dan juga di Tiyuh Mulya Sari membutuhkan bantuan bidan desa karena setiap mau berobat masyarakat harus ke Tiyuh tetangga," ucapnya.

Sementara untuk e-KTP, dia mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

"Ini sama seperti yang disampaikan Dari dapil lainnya kalau untuk pembuatan e-KTP sebenarnya tidak masalah. Cuma karena terkendala alatnya masih ada 1 di Disdukcapil. Sementara yang membuat sangat banyak, mudah-mudahan tahun depan pemerintah bisa menambahkannya," paparnya.

16 Pelajar Tulangbawang Barat Luncurkan Buku Menara di Tepi Kolam

Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan menyatakan, masalah pembangunan kali ini karena porsi beban APBD.

Menurutnya, porsi belanja langsung selalu lebih besar dari pada belanja tidak langsung, konsep tersebut diciptakan untuk menanggapi aspirasi masyarakat.

"Guna memperkuat pembangunan di Tubaba kita selalu mematangkan dalam menyusun program dan kegiatan, termasuk menghimpun beberapa permasalahan untuk menentukan jalan keluar yang terbaik," terang Fauzi Hasan.

Selain itu Fauzin Hasan juga menginformasikan pihak eksekutif pekan ini sedang melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yaitu proses dari masyarakat.

"Saat ini sedang dilakukan Musrenbang tingkat kecamatan untuk menyusun RKPD Tahun 2020," katanya.

Ia meminta masyarakat untuk mengerti karena tidak semua kegiatan harus di ajukan ke kabupaten.

"Karena di tiyuh sendiri sudah ada yang namanya dana desa, Ya seperti gorong-gorong, WC dan lainnya yang dianggap ringan dan dapat dilakukan oleh tiyuh," tegasnya. (end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved