Tribun Metro

Lelang Jabatan di Metro harus Sesuai Latar Belakang Pendidikan

Komisi II DPRD Kota Metro meminta penempatan pejabat harus berjalan profesional dan transparan, sesuai kebutuhan dan latar pendidikan.

Lelang Jabatan di Metro harus Sesuai Latar Belakang Pendidikan
Warta Kota
Ilustrasi Lelang Jabatan 

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Komisi II DPRD Kota Metro meminta penempatan pejabat harus berjalan profesional dan transparan, sesuai kebutuhan dan latar pendidikan.

Anggota Komisi II DPRD Alizar mengatakan, lelang jabatan tujuannya menghasilkan para pemimpin OPD yang berkualitas, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sehingga proses open bidding harus betul-betul sesuai mekanisme dan sesuai UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

Terkait itu, Pemkot Metro harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, profesional, dan efisien.

DPRD Metro: Lelang Jabatan Pemkot Harus The Right Man In The Right Place

"Jadi target-target yang telah ditentukan dalam visi misi Metro bisa semakin cepat tercapai. Makanya harus the right man in the right place. Supaya kinerjanya jajarannya semakin baik juga, cepat, dan profesional," imbuhnya, Minggu (3/3).

Ia meminta, selain transparan, lelang jabatan pemerintah juga melibatkan akademisi dan media massa. Tujuannya agara kemampuan calon pemimpin bisa terseleksi secara maksimal dan profesional karena melibatkan pihak luar.

Isi Lima Pejabat Pensiun, Bulan Depan Pemkot Lelang Jabatan

Sementara Sekretaris Kota Nasir AT sebelumnya mengaku, Pemkot masih menunggu hasil assesment beberapa pejabat, sebagai persiapan lelang jabatan tinggi pratama.

Menurutnya, Pemkot telah melaksanakan assesment yang diikuti sekitar 76 pejabat eselon II. "Assesment sudah. Sekarang kita tinggal menunggu hasil itu. Nah, setelah hasilnya keluar, mana yang perlu ditempatkan kita tempatkan, ada yang kosong ya kita lelang," ungkapnya.

Namun, waktu pelaksanaan lelang jabatan belum dipastikan. Nasir berharap, Maret atau sebelum pemilu April sudah terlaksana seleksi terbuka. "Kan lebih cepat kan lebih baik. Kalau bisa sebelum Pemilu ini. Tapi kalau sudah terbentur, ya apa boleh buat. Karena setiap perubahan kepala OPD, banyak dokumen-dokumen yang berubah, butuh waktu," imbuhnya.(dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved