KPK Bantu Pemprov Lampung Deteksi Dini dan Cegah Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi Bantu Pemprov Lampung Deteksi Dini dan Cegah Penyimpangan

KPK Bantu Pemprov Lampung Deteksi Dini dan Cegah Penyimpangan
Rls/humas
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima Tim Satgas Korsupga KPK di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Senin, (4/3/2019) 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewujudkan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif.

Salah satu upaya tersebut dengan membina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung bersama KPK.

“Kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah adalah komiten bersama seluruh stakeholder. Ini salah satu upaya pembinaan SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima Tim Satgas Korsupga KPK di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Senin, (4/3/2019).

Dari Tim Satgas Korsupgah tampak hadir Koordinator Wilayah Korsupgah KPK Dian Patria, Fungsional Korsupgah KPK Uding Juharudin, dan Admin Pencegahan KPK Rikhi Sulaeman.

Wagub menjelaskan Pemprov Lampung akan bersinergi dengan KPK terkait program indentifikasi awal pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sehingga, setiap pengelolaan pemerintahan dalam berjalan sesuai aturan dan perundang–undangan yang berlaku.

“KPK juga membantu pencegahan deteksi dini dan memberikan berbagai dorongan dalam pengembangan segala lini sektor SKPD terkait yang dianggap strategis dalam pembangunan di Lampung,” kata Wagub.

Di sisi lain, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengatakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan sistem e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDa), dan e-budgeting atau transparansi anggaran.

Selain itu, membangun terdorongnya perizinan online, dan memberdayakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Lampung.

Sedangkan, Kepala Satgas II Sumatera Korsupgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan pertemuan dengan Wagub Bachtiar Basri untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan bersama tim selama di Lampung.

“Provinsi Lampung memiliki rapor sangat baik. Tim Satgas Korsupgah sangat mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini dinilai sangat kooperatif dalam mencipatakan sistem good and clean goverment (pemerintah yang baik dan bersih),” kata Adlinsyah.

Selain itu, Adlinsyah juga mendorong beberapa sektor strategis seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perhubungan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

“Intinya kami mendampingi agar proses tupoksi masing-masing SKPD berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata dia. (Rls/hms)

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved