Tribun Lampung Utara

Tidak Lagi Miskin, 18 Keluarga di Lampung Utara 'Tolak' Bantuan Pemerintah

Karena sudah mampu, sebanyak 18 warga Lampung Utara "menolak" menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Tidak Lagi Miskin, 18 Keluarga di Lampung Utara 'Tolak' Bantuan Pemerintah
Tribunlampung/Anung
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara akan memberikan penghargaan kepada keluarga yang melakukan graduasi mandiri sebagai duta pelopor penurunan angka kemiskinan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Apa yang dilakukan warga Lampung Utara ini patut diacungi jempol.

Karena sudah mampu, sebanyak 18 warga Lampung Utara "menolak" menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Lampung Utara Muhammad Erwinsyah mengatakan, 18 keluarga penerima manfaat (KPM) itu mengundurkan diri atau melakukan graduasi mandiri.

”Mereka sudah merasa mampu dan tidak perlu lagi mendapat topangan bantuan dari PKH. Hingga data terakhir yang kita terima, ada sebanyak 18 KPM,” ujar pria yang biasa disapa Erwin ini, Jumat, 8 Maret 2019.

Menurutnya, kesadaran masyarakat ini patut diapresiasi dan akan mendapatkan penghargaan dari Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sebagai duta pelopor penurunan angka kemiskinan.

”Mereka yang mengundurkan diri atau graduasi mandiri dari PKH maupun Rastra ini akan diberikan penghargaan oleh Pak Bupati,” tambah Erwin. 

Jumlah KPM yang melakukan graduasi mandiri di Lampura berpotensi bertambah, mengingat belum semua pendamping PKH yang melaporkan ke dinas setempat.

Fasilitas Rumah Singgah Pasien Miskin di Bandar Lampung, Ada TV Hingga Mesin Cuci

”Kemungkinan bertambah, mengingat itu (18 KPM) merupakan jumlah sementara,” kata dia. 

Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 42, ketika KPM sudah mampu namun mengaku masih sebagai warga miskin untuk menerima bantuan sosial, maka akan dikenakan sanksi dua tahun penjara atau didenda dua tahun penjara.

”Jadi jelas aturannya. Jika sudah mampu namun masih menerima bantuan sosial. Ini berlaku bagi penerima PKH maupun Rastra akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang 13/2011 pasal 42,” katanya.

Halaman
123
Penulis: anung bayuardi
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved