Universitas Lampung

Fakultas Hukum Unila Bentuk Struktur Lembaga Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM

Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan HAM Hak Asasi Manusia(PUSKAMSIKHAM) FH Unila Dorong Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan HAM

Fakultas Hukum Unila Bentuk Struktur Lembaga Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM
Rls/humas
Fakultas Hukum Unila 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Lampung (Unila) menyikapi semakin banyaknya Perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian besar pada negara dan mengakibatkan timbulnya krisis di berbagai bidang.

Upaya pencegahan dan pemberantas tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirasa perlu ditingkatkan secara terus menerus.

BACA JUGA • Dewan Perwakilan Mahasiswa Unila Gelar Pelatihan Administrasi Keuangan

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang dan makin meningkatnya aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.

Fakultas Hukum Universitas Lampung membentuk lembaga Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (PUSKAMSIHAM) sebagai wadah untuk memfasilitasi aspirasi tersebut serta mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM di Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

BACA JUGA • Unila Mengadakan Sosialisasi Pengisian LHKPN Online

Terbentuknya pusat kajian ini juga sebagai wujud dari salah satu misi Fakultas Hukum Unila yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum.

Direktur PUSKAMSIKHAM FH Unila Rinaldy Amrullah menjelaskan, selain berperan  mendorong penengakan hukum, Lembaga Pusat Kajian yang resmi dibentuk 6 Maret 2019 ini akan aktif dalam perekaman sidang (court monitoring) tindak pidana korupsi, melakukan kajian analisi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi hasil persidangan tindak korupsi yang kemudian dipublikasikan.

BACA JUGA . https://www.unila.ac.id/feb-finalkan-seleksi-mahasiswa-jelang-pilmapres/

 PUSKAMSIKHAM juga melakukan kerja sama dengan institusi-institusi penegakan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM.

 Tidak hanya itu, Ketua Harian PUSKAMSIKHAM Muhammad Habibi mengungkapkan, output dari terbentuknya lembaga pusat kajian ini kedepannya berupa terbentuknya Pos Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak korupsi dan pelanggaran HAM serta menyediakan berbagai tim ahli tindak pidana korupsi.

 “Dengan terbentuknya PUSKAMSIKHAM FH UNILA, kami berharap dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta melalukan sosialisasi tentang korupsi dan pelanggaran HAM kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Apabila ada dugaan tindak pelanggaran, masyarakat bisa mendatangi pos pengaduan untuk melaporkan haltersebut bahkan dapat berkonsultasi dengan ahlinya secara langsung,” ujarnya.(Rls/humas)

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved