Nova Eva Chotifah Resmi Ketua DPW APPI Lampung

NOVA EVA CHOTIFAH resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Lampung periode 2019-2024.

Nova Eva Chotifah Resmi Ketua DPW APPI Lampung
IST
Nova Eva Chotifah Resmi Ketua DPW APPI Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - NOVA EVA CHOTIFAH resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Lampung periode 2019-2024.

Nova dilantik langsung bersama jajaran pengurus DPW APPI Lampung oleh Ketua Umum APPI Sabela Gayo, di ruang resto Hotel Bukit Randu, Kamis (14/3/2019).

Sabela Gayo Ketua Umum APPI dalam sambutanya meminta jajaran pengurus APPI Lampung yang baru dilantik segera menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder pengadaan barang jasa di Provinsi Lampung.

Hal itu sebagai upaya APPI Lampung bisa lebih dikenal dan bisa memberikan pendampingan hukum terhadap stakeholder di Provinsi Lampung.

“Kita minta pengurus yang baru dilantik segera koordinasi dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan barang jasa, baik pemda, kejaksaan, BPK, BPKP, dan kepolisian penyedia barang jasa serta asosiasi usaha," kata dia.

Dikatakanya proyek pengadaan barang dan jasa kerap ditemukan tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan negara dan sepatutnya bisa dieliminasi melalui pendampingan yang mengarahkan agar pekerjaan sesuai aturan dan prosedur.

Nova Eva Chotifah Resmi Ketua DPW APPI Lampung
Nova Eva Chotifah Resmi Ketua DPW APPI Lampung ()

Tentunya fasilitas terseut bisa diberikan advokat yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).

“Kehadiran APPI ditujukan mendampingi, mengarahkan, dan memberikan konsultasi hukum kepada pelaku proyek pengadaan barang dan jasa ditingkat pemerintahan maupun swasta, karena pekerjaan pengadaan barang dan jasa rentan terhadap persoalan tipikor,” tambahnya.

Terlebih kata dia, ditingkat desa yang sedang banyak melakukan pengadaan barang dan jasa melalui dana desa.

Dan Minimnya pengetahuan kepala desa terkait aturan dan prosedur dalam pekerjaan ini membuat kades banyak tersangkut hukum, karena ketidaktahuannya.

Halaman
12
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved