Public Service

Pihak Berutang Langgar Kesepakatan

Saya punya piutang kepada seseorang.Karena pembayarannya susah maka saya dengan yang berutang membuat surat perjanjian di atas materai.

Pihak Berutang Langgar Kesepakatan
serambi
Ilustrasi Utang 

Pihak Berutang Langgar Kesepakatan

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat Hukum. Saya punya piutang kepada seseorang.Karena pembayarannya susah maka saya dengan yang berutang membuat surat perjanjian di atas materai. Adapun surat tersebut berisi yang berutang akan melunasi utangnya untuk batas waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat utang piutang.

Sanksi Apotek Bebas Jualbelikan Pil PCC

Yang ingin saya tanyakan, bila waktu yang telah ditentukan yang berutang tidak memenuhi janjinya untuk melunasi sesuai kesepakatan sebelumnya, apakah saya yang punya piutang bisa melaporkannya secara pidana? Bila bisa memakai pasal apa? Terima kasih

Pengirim +6289611268xxx

Ajukan Gugatan Wanprestasi ke PN

Pada dasarnya utang piutang itu ranahnya hukum perdata, apalagi sudah ada perjanjian untuk jangka waktu penyelesaian akan tetapi tidak terealisasi. Sesungguhnya dengan perjanjian yang telah dibuat para pihak, maka telah memenuhi unsur perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni Pasal 1313 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana

Selain itu, perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni adanya kesepakatan para pihak, cakap dalam hukum, menyangkut suatu objek dan karena sebab atau hal yang halal.

Oleh karenanya, karena utang piutang ini sudah ada perjanjiannya dan apabila murni utang piutang bukan karena ada unsur-unsur lain (setoran paket, penipuan masuk PNS atau perbuatan sejenis yang niatnya untuk hal yang tak halal (dilarang) yang dibuatkan seolah-olah menjadi perjanjian utang piutang), maka perilaku pihak yang berhutang tersebut adalah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) sebagaimana ketentuan dan tunduk pada Pasal 1243, 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Maka upaya yang paling tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, meskipun dipaksakan laporan Pidana dipastikan unsurnya lemah dan yang harus diingat bahwa di dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005, dijelaskan di dalam Pasal 11 ICCPR bahwa tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Pengamat Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Bayu Saputra
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved