Tribun Tulangbawang

Hasil Pendataan Pemkab, 50 SK Honorer Diduga Bermasalah

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tulangbawang (Tuba) meragukan 50 Surat Keputusan (SK) tenaga honorer di pemkab setempat.

Hasil Pendataan Pemkab, 50 SK Honorer Diduga Bermasalah
ist
Ilustrasi

Hasil Pendataan Pemkab, 50 SK Honorer Diduga Bermasalah

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANG BAWANG - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tulangbawang (Tuba) meragukan 50 Surat Keputusan (SK) tenaga honorer di pemkab setempat.
Pasalnya, dari jumlah 1662 SK tenaga honorer yang dikeluarkan sejak 10 tahun lalu, 50 tenaga honorer dianggap tidak jelas keberadaannya.

Kepala BKPP Tuba Penli Yusli mengatakan, hasil itu didapat setelah Bupati Winarti melakukan pendataan dan verifikasi. Hal ini, menurut Penli, juga didasari dari fakta lapangan saat tenaga honorer tersebut dikumpulkan beberapa waktu lalu banyak yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

158 Honorer Lampung Tengah Ikut Tes P3K Gelombang Dua

"Padahal jadwal pengumpulan semua tenaga honorer tersebut sudah dari jauh hari diumumkan, karena sifatnya wajib jadi sangat tidak masuk akal sekali kalau tidak hadir," terang Penli, Minggu (24/3).

Keadaan tersebut semakin diperparah lantaran saat dirinya mempertanyakan hal tersebut kepada beberapa kepala OPD, yang mengatakan bahwa ketidakhadiran anak honorer tersebut dikarenakan diperbantukan untuk bekerja di luar daerah Provinsi Lampung tepatnya di Jakarta.

"Jadi ini membingungkan sekali, kalau pun memang benar diperbantukan kenapa tidak bisa pulang atau ikut apel verifikasi pendataan. Kan sudah tahu jika ini sifatnya penting kenapa justru malah menghilang," terangnya.

30 Tahun Gagal Jadi PNS, Guru Honorer Bandar Lampung Ini Coba Peruntungan di P3K

Sementara saat ditanya satker mana saja yang memiliki SK tidak jelas tersebut, dibeberkan Penli di antaranya berada di Sekretariat Pemkab Tuba, Bagian Umum, Dinas Pendidikan dan beberapa satker lainnya.

Atas kondisi itu, Penli menegaskan, pihaknya sudah membuat surat pernyataan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tenaga honorer tersebut dari masing-masing Satker.

"Tenaga honorer tersebut kami ragukan, kenapa, karena yang bersangkutan tidak jelas berada di mana dan orangnya seperti apa. Kami khawatir itu semua hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan SK tenaga honorer yang ada itu," tandas Penli. (end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved