Tribun Mesuji

Terancam Tak Mencoblos, Petani Moro-Moro Tuntut Hak Pilih di Pemilu 2019

Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-moro menuntu hak pilih pemilu 2019

Terancam Tak Mencoblos, Petani Moro-Moro Tuntut Hak Pilih di Pemilu 2019
Istimewa
Ilustrasi - Anggota dan simpatisan PPMWS dan AGRA Ranting Moro-moro, Mesuji, menggelar pawai simpatik dalam aksi Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-moro, mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) dengan KPU Mesuji terkait hak pilih bagi warga Moro-moro, Selasa (26/3/2019).

Hearing dilakukan untuk menindaklanjuti pendataan warga yang dilakukan oleh KPU Mesuji pada 2 bulan lalu untuk mengakomodasi hak pilih warga yang ada di Register 45 termasuk Moro-moro.

Menurut sekretaris PPMWS, Kadek Tike, pendataan warga sudah dilaksanakan dan sudah disetorkan ke KPU Mesuji pada saat itu dan diberikan langsung ke Ketua KPU Mesuji, Saiful.

"Namun hingga saat ini pengajuan tersebut belum ada jawabannya apakah warga Moro-moro ditetapkan masuk dalam DPT dan bisa memiliki hak pilih seperti ketetapan KPU pusat beberapa waktu yang lalu," katanya.

Menurut Kadek Tike hasil pendataan warga terdapat 900-an mata pilih warga Moro-moro, belum kelompok-kelompok lainnya yang menempati Register 45 yang kemungkinan jumlahnya ribuan mata pilih.

Dalam hearing terusnya, mereka hanya ditemui oleh ketua KPU setempat, Saiful tanpa kehadiran komisioner KPU lainnya.

"Hasil pembicaraan tadi juga belum bisa memberikan kepastian warga Moro-moro untuk bisa memilih dalam Pilpres dan Pileg mendatang," ucapnya.

Menurut Kadek Tike, mereka mengapresiasi kinerja KPU provinsi yang memastikan hak pilih bagi Warga Negara.

"Kami tahu KPU harus turun langsung ke pulau-pulau terpencil hanya untuk memastikan setiap warga bisa mendapatkan hak-nya. Tapi faktanya kami yang dekat dan terletak di pinggir jalan nasional yang mudah dijangkau bahkan tidak mendapatkan kepastian atas hak politik hingga saat ini. Kami tentu saja akan terus berjuang,dalam waktu dekat kami akan melakukan hearing ke KPU provinsi dan KPU pusat. Bahkan kami akan melakukan aksi simpatik Di jalan lintas Sumatera dan juga Kantor KPU untuk menuntut hak pilih bagi Warga Negara yang ada di register 45," ungkapnya.

Aksi menuntut hak pilih bagi Warga Negara bertepatan dengan Moment peringatan Hari Petani Tak bertanah (Landless Day) yang diperingati pada tanggal 29 Maret oleh seluruh petani secara internasional.

"Perjuangan hak Warga Negara Moro-moro menjadi potret buram bagi petani di Indonesia, Jangankan memiliki dan menuntut hak atas tanah, hak untuk bisa memilih dan ikut dalam moment Pemilu saja sangat sulit untuk didapatkan." pungkasnya.

Agung Usada selaku perwakilan Dari PPMWS menyayangkan kinerja KPU baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

"Ini kemunduran dalam kehidupan demokrasi Kita khususnya dalam Pilpres dan Pileg 2019, sangat jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 dimana hak pilih warga diakomodasi.Kami masih ingat dan menyimpan piagam penghargaan dari KPU bagi warga Moro-moro sebagai warga negara yang aktif dalam memperjuangkan haknya," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Beni Yulianto)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved