Tribun Metro

Talangan BPJS, Pemkot Diminta Belajar dari Pemkot Tangerang

Komisi II meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dapat belajar dari Kota Tangerang terkait tunggakan BPJS kepada Rumah Sakit.

Talangan BPJS, Pemkot Diminta Belajar dari Pemkot Tangerang
Tribun Lampung/Indra Simanjuntak
Sekretaris Komisi II DPRD Metro Yulianto 

Talangan BPJS, Pemkot Diminta Belajar dari Pemkot Tangerang

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID METRO - Komisi II meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dapat belajar dari Kota Tangerang terkait tunggakan BPJS kepada Rumah Sakit.

"Jadi di Tangerang kemarin pas kita kunker, Pemdanya menalangi tunggakan BPJS ke RS. Sehingga tidak ada tunggakan. Itu lewat APBD. Nah, APBD mereka itu memang besar, Rp 7 triliun," tukas Yulianto, Sekretaris Komisi II, Rabu (27/3).

Begitu juga warga tidak mampu yang ber-KTP Kota Tangerang itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga persoalan yang menyangkut pelayanan BPJS bisa berjalan maksimal dan tidak terganggu dengan tunggakan.

"Jadi kita harap itu juga bisa diimplementasikan oleh Pemkot Metro. Ada political will dulu yang penting. Dengan menggunakan APBD, walau memang kita tidak sebesar Tangerang. Tapi kan itu dibayar lagi," ujarnya.

Komisi II DPRD Metro Minta Penempatan Pejabat Harus Sesuai Pendidikan

Karenanya, terus Yulianto, di Tangerang tidak ada lagi masalah menyangkut pelayanan. Mulai dari urusan obat hingga pembayaran telat. Sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan meningkat.

"Nah, kalau kemarin kita dengar pendapat dengan BPJS Metro, itu kan banyak terjadi tunggakan dari yang mandiri. Bahkan itu katanya sampai 50 persen. Sehingga terjadi kekurangan. Ini juga menjadi persoalan bagaimana supaya warga bayar iuran," bebernya.

DPRD Metro Hearing Cari Solusi Soal Keluhan Layanan BPJS

Dengan demikian, terus Yulianto, diperlukan komunikasi antar dinas kesehatan, rumah sakit, dan BPJS untuk sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi tunggakan yang bisa berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan.

"Dan kita juga minta, agar tidak ada lagi laporan atau keluhan terkait pemulangan pasien. Kita sering dengan isu tiga sampai lima hari itu disuruh pulang. Kemarin BPJS dan RS saat hearing sudah berjanji pelayanan diberikan sampai tuntas," imbuhnya.(dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved