Tribun Tulangbawang

Winarti: MPP Aksi Nyata Layanan Publik

Bupati Tulangbawang Winarti bersama sejumlah kepala daerah lainnya menandatangani komitmen untuk sanggup mewujudkan bentuk pelayanan yang baik

Winarti: MPP Aksi Nyata Layanan Publik
Rls/kominfo
Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya menandatangani komitmen untuk sanggup mewujudkan bentuk pelayanan yang baik pada masyarakat, Jakarta (27/03/2019). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Bupati Tulangbawang Winarti bersama sejumlah kepala daerah lainnya menandatangani komitmen untuk sanggup mewujudkan bentuk pelayanan yang baik pada masyarakat di Kantor Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (27/3).

"Salah satu aksi nyata kita dalam bentuk melayani warga adalah dengan terus diperbaikinya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," tutur Bunda Winarti.

Winarti: Pelayanan MPP Makin Maksimal Bila Dapat Persetujuan Pusat

Pada kesempatan ini, Winarti melakukan penandatanganan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulangbawang sanggup untuk mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) lebih baik sebagai aksi nyata pelayanan terhadap masyarakat.

"Kita telah ada Mal Pelayanan Publik, di Lampung cuma kita yang ada, ini sesuatu terobosan dan karena niat kita untuk memberikan pelayanan," terang Bunda Winarti.

Khusus di Lampung, Kabupaten Tulangbawang satu-satunya kabupaten yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini membuktikan kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur di bawah kepemimpinan Winarti selain berkomitmen, juga telah melaksanakan bentuk pelayanan yang memiliki standar sesuai regulasi Menpan RB.

Polres Tuba Buka Loket Perpanjangan SIM di Mal Pelayanan Publik

Sehingga jargon Bergerak Melayani Warga (BMW) bukan sekedar kiasan, namun kinerjanya benar-benar dirasakan manfaatnya. Winarui menambahkan, dengan hadirnya MPP masyarakat tidak akan kesulitan dalam mengurus berkas ataupun pembuatan dokumen kependudukan dan lain sebagainya.

Beberapa waktu lalu, Winarti mengatakan, optimalisasi MPP ini harus didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan berjiwa hospitality. "Untuk front office, perekrutan SDM dilakukan oleh BKD dengan menyeleksi ASN, terutama dari OPD terkait," kata Winarti.

Kriteria SDM yang diperlukan antara lain smart, ramah, dapat berkomunikasi dengan baik, serta menguasai persyaratan dan SOP pelayanan.(end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved