Tribun Lampung Selatan

Wacana Perda CSR Direspons Cepat DPRD Lampung Selatan, Usulan Perda Penyakit Menular Tak Ditanggapi

TB Care Aisiyah Lampung Selatan heran wacana usulan perda inisiatif pengelolaan CSR begitu cepat direspons DPRD Lampung Selatan

Wacana Perda CSR Direspons Cepat DPRD Lampung Selatan, Usulan Perda Penyakit Menular Tak Ditanggapi
ISTIMEWA
Koordinator TB Care Aisiyah Lampung Selatan Rudi Hartono 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Wacana pembuatan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD untuk pengelolaan dana CSR (corporate social responsibility) mendapatkan respon dari beberapa pihak.

Seperti dari TB Care Aisiyah Lampung Selatan.

TB Care Aisiyah Lampung Selatan merasa heran wacana usulan perda inisiatif pengelolaan CSR begitu cepat direspons DPRD Lampung Selatan.

Pasalnya TB Care Aisiyah Lampung Selatan pernah mengusulkan adanya perda inisiatif dewan untuk penanganan penyakit menular sejak 2 tahun lalu.

Namun usulan ini tidak pernah mendapatkan respons positif dari DPRD Lampung Selatan.

“Heran saja, masalah CSR ini kan ramai akhir-akhir ini karena ada pengelolaan CSR untuk pembangunan infrastuktur seperti perbaikan jembatan patriot. Sedangkan untuk penyakit menular sudah 2 tahun kita usulkan, tetapi belum ada respons positif,” kata dia kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (31/3/2019).

Ini Daftar Perusahaan Penerima CSR Award dari Bupati Lampung Selatan

Padahal, ujar Rudi, untuk kasus-kasus penyakit menular seperti TB Paru, DBD (deman berdarah dengue), HIV dan penyakit menular lainnya masih menjadi persoalan.

Untuk TB paru jumlah penderita yang terjaring cukup banyak. Begitu juga dengan kasus HIV yang terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut dirinya, seharusnya dewan juga merespons usulan adanya perda penanganan penyakit menular dan mewacanakannya untuk dijadikan perda inisiatif DPRD seperti halnya wacana perda pengelolaan CSR.

“Adanya perda khusus penanganan penyakit menular ini juga sangat penting. Harusnya ini juga menjadi perhatian dewan. Tetapi sepertinya perda tentang penyakit menular ini kurang menarik bagi wakil rakyat yang ada di DPRD,” tegasnya.

Sebelumnya pada saat rapat paripurna penyampaian LKPj bupati tahun anggaran 2018 di DPRD Lampung Selatan beberapa waktu lalu, fraksi PKS mewacanakan perlunya ada perda tentang pengelolaan CSR untuk diusulkan sebagai perda inisiatif dewan.

Fraksi PKS mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam penggunaan dana CSR. Karena dana non budgeter di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilarang dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebab dana SCR tidak mudah diaudit dan berpotensi mematikan fungsi pengawassan lembaga legislatif.

(Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved