Universitas Lampung

Universitas Lampung (Unila) Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Anggaran Tahun 2019

Universitas Lampung (Unila) Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Anggaran Tahun 2019

Universitas Lampung (Unila) Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Anggaran Tahun 2019
Rls/humas
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung (Unila) melaksanakan “Sosialisasi Kebijakan Anggaran Tahun 2019” di ruang sidang lantai 2 Rektorat, Jumat (5/4/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung (Unila) melaksanakan “Sosialisasi Kebijakan Anggaran Tahun 2019” di ruang sidang lantai 2 Rektorat, Jumat (5/4/2019).

Sosialisasi dibuka Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan TIK Unila Prof. Mahatma Kufepaksi.

Kegiatan diikuti para dekan, wakil dekan bidang umum dan keuangan, serta seluruh bagian keuangan, perencanaan, dan bendahara di setiap unit kerja dan fakultas.

Mahatma meminta para pihak terkait perencanaan dan keuangan menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal itu ditujukan agar aspek penganggaran di Unila tetap berjalan akuntabel dan transparan.

“Kunci keberhasilan suatu kegiatan adalah perencanaan yang baik. Saya berharap Unila terus menjadi semakin baik,” ujarnya.

Narasumber kegiatan, Kepala Biro Perencanan Kemenristekdikti Dr Ir Erry Ricardo Nurzal, MT MPA mengatakan, sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan maka kebijakan perencanaan dan penganggaran telah disusun sedemikian rupa oleh Kemenristekdikti untuk menjalankan Prioritas Nasional (PN) dalam RKP.

Erry mengungkapkan, anggaran yang ada di Kemenristekdikti dibagi menjadi dua fungsi. Yakni alokasi bidang pendidikan sebesar Rp40,21 triliun dan layanan umum (riset dan teknologi) sebesar Rp1,053 triliun.

“Kami di kementerian terus berupaya menjaga agar BOPTN terus naik. Kami juga mohon dukungan agar bapak ibu dapat melihat anggaran secara keseluruhan,” ajaknya.

Erry menerangkan, penganggaran terpadu sebagaimana termaktub dalam pasal 6 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2004 bahwa ABPN terhimpun dari PNBP/BLU+PHLN RMP SBSN + Rupiah Murni (RM).

Dalam regulasi itu, Unila telah mendukung langkah kementerian melalui pengumpulan poin jumlah mahasiswa yang berwirausaha, akreditasi instistusi, serta akreditasi program studi. (Rls/Humas]

Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved