VIDEO Sidang Dakwaan Sibron Aziz dan Kardinal Kasus Suap Proyek di Mesuji

Terdakwa perkara suap pembangunan proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji Sibron Aziz dan Kardinal jalani sidang perdana di PN Tipikor Tanjungkarang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terdakwa perkara suap pembangunan proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji Sibron Aziz dan Kardinal jalani sidang perdana di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin 8 April 2019.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Novian Saputra dan anggota Majelis Halim Zaini Basir serta Gustina Ariani ini dalam agenda pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Subari Kurniawan, menyebutkan terdakwa I Sibron Aziz selaku Pemilik Perusahaan yang tergabung dalam Subanus Grup bersama dengan terdakwa II Kardinal selaku Pengawas Lapangan PT Jasa Promix Nusantara dan CV Ceclia Putri telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah berupa uang tunai kepada penyelenggara negara.

"Setidak-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, memberi hadiah berupa uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp 200 juta, Rp 100 juta, dan Rp 1,28 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1,58 miliar," ungkap Subari dalam persidangan.

Subari menyebutkan pemberian ini dilakukan dibeberapa tempat yakni pertama di rumah dinas Bupati Mesuji Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Kemudian di kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Jalan Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Lalu di kantor SUBANUS Grup Jalan Dr. Harun II Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang, dan di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah.

Subari menyebutkan pemberian ini diberikan kepada penyelenggara negara yakni Khamami sebagai Bupati Mesuji periode tahun 2017-2022.

"Pemberian melalui Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat dengan maksud supaya Khamami selaku bupati memberikan jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018 kepada para Terdakwa, yang mana bertentangan dengan kewajibannya," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa/Wahyu Iskandar)

Penulis: Wahyu Iskandar
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved