Mahfud MD Sebut Secara Substansi Sidang di MK Sudah Selesai
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyebut kesaksian tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa pemilihan presiden
Penulis: Romi Rinando | Editor: taryono
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyebut kesaksian tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa pemilihan presiden belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatan.
Mahfud menyebut persidangan tersebut secara substansi sudah selesai.
"Menurut saya substansinya sudah selesai, sudah bisa diputus," ujar Mahfud, seperti dilansir TribunSolo.com dari tayangan sebuah stasiun televisi swasta, yang diunggah di channel YouTube, Kamis (20/6/2019).
Mahfud yang juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan ketiga alat bukti, mulai dari kuantitatif, kualitatif, hingga digital forensic tidak terbukti sama sekali.
"Nggak ada yang bisa dibuktikan sama sekali. Kan ada tiga hal. Satu soal kuantitatif, bahwa ada kesalahan dengan sengaja angka-angka itu, tapi tidak bisa dibuktikan sama sekali," katanya.
Menurut Mahfud, jika ada kesalahan dalam hal kuantitatif, maka seharusnya bisa dibahas sejak awal.
Yakni bisa melalui adu data dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Selanjutnya, secara kualitatif, Mahfud juga menyebut tidak terbukti.
"Yang kedua kualitatifnya juga sudah gugur semua, soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dibicarakan selama empat kali persidangan ini juga sudah tidak ada," terang Mahfud.
Ia lalu menyoroti kesaksian dari saksi Prabowo yang mengatakan ada 17,5 juta DPT siluman dengan KTP palsu atau KTP ganda.
"Misalnya Agus Maksum, yang menyatakan menemukan 17,5 juta KTP palsu atau KTP ganda dan sebagainya, itu sudah terjawab," kata Mahfud.
Perlu diketahui, tim hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan Agus Maksum sebagai saksi.
Agus yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres pada Rabu (19/6/2019) itu menyampaikan dirinya memiliki data 1 juta KTP palsu sehingga merugikan Prabowo-Sandiaga.
Tudingan invaliditas itu termasuk 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertanggal lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.
Selain itu, sebanyak 117.333 KK tak wajar di 4 kabupaten, sebanyak 6,1 juta data pemilih ganda, dan 1 juta KTP berkode tak sesuai aturan.
