Kolom Jurnalis

SBY Bentuk Zaken Kabinet? Lupakanlah!

ZAKEN KABINET ternyata bukan sesuatu yang mutlak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY Bentuk Zaken Kabinet? Lupakanlah!
ilustrasi
ZAKEN KABINET ternyata bukan sesuatu yang mutlak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indikasi ini terlihat dari nama-nama calon menteri yang sudah dipanggil Presiden SBY  mengisi Kabinet Indonesia Bersatu II hasil perombakannya.

Komposisi final kabinet baru memang belum diumumkan. Tapi diprediksi, orang-orang dari partai politik masih tetap dominan, mereka bisa jadi berasal PKS, PKB, dan Golkar.

Kalau ini yang terjadi tentu kita patut kecewa. Padahal pada saat SBY terpilih untuk kedua kalinya, mayoritas masyarakat Indonesia berharap agar Susilo Bambang Yudhoyono membentuk zaken kabinet pada pemerintahan periode keduanya.

Hal itu terungkap pada survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, publik menilai bahwa profesionalitas, kapasitas, kompetensi, dan pengalaman seseorang - terlepas dari apapun latar belakang politik, agama, dan daerah - merupakan faktor yang lebih penting untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Survei LSI ini mengambil tema 'Kriteria Ideal Menteri dan Evaluasi atas Kinerja Pemerintahan SBY Menjelang Terbentuknya Kabinet Baru'. Survei nasional yang dibiayai sendiri oleh LSI ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 28 Juli 2009, dengan teknik multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadap penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih.

Berdasarkan survei tersebut, terdapat 78,3 persen responden yang menginginkan menteri diambil dari kalangan profesional. Hanya 4,1 persen responden yang ingin agar menteri berasal dari partai politik. Mereka yang memiliki preferensi menteri dari kalangan profesional, umumnya ialah warga yang berdomisili di perkotaan dan kalangan berpendidikan menengah ke atas.

Mengapa mesti zaken kabinet? Karena zaken kabinet tidak saja menguntungkan presiden, tapi juga memudahkan dalam menjalankan pemerintahannya.

Selain itu juga positif bagi publik karena agenda utama mereka untuk kepentingan rakyat, bukan partai atau kelompok tertentu. Dalam membentuk zaken kabinet, prinsip pertama dan utama adalah meritokrasi atau the right man in the right place.

Tentu saja untuk membentuk zaken kabinet tidaklah mudah ini karena kita memakai sistem presidensial setengah hati, di mana presiden terpilih tidak bisa menjalankan pemerintahan jika tidak didukung oleh parlemen.  (*)

Penulis: taryono
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved