Kolom Jurnalis

Moratorium PNS tapi Anggaran Belanja Naik Rp 32,9 Triliun

SUATU HARI di bulan Agustus 2011. Tiga orang menteri: Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Moratorium PNS tapi Anggaran Belanja Naik Rp 32,9 Triliun
ist
baju PNS
SUATU HARI di bulan Agustus 2011. Tiga orang menteri: Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, berkumpul.

Ketiganya kemudian meneken  Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Terkait Moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS.

Moratorium PNS tersebut resmi berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan. Pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatu terkait penerimaan PNS. Berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian juga akan ditata kembali.

Terdapat beberapa pengecualian dalam moratorium ini, seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar.

Rencana penghentian perekrutan PNS dirasa sangat mendesak, sebab selama ini pengeluaran negara banyak terkuras untuk gaji pegawai (PNS).  Kondisi ini semakin parah ketika pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga beban pemerintah daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Bukan untuk belanja modal.

Akibatnya banyak pemda yang mengalami kebangkrutan lantaran anggarannya habis untuk bayar gaji pegawainya. Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan ada 124 Pemerintah Daerah yang terancam bangkrut gara-gara PNS.

Moratorium perekrutan PNS sebenarnya bukan kebijakan baru. Sebelumnya, zaman Menpan Faisal Tamim (1999-2004) sudah dilakukan, tetapi zaman Taufiq Effendi malah diangkat pegawai honorer yang banyak sekali dan mengakibatkan banyak daftar tunggu tenaga honorer fiktif.

Apakah ini yang disebut pemerintah tidak konsisten?  Ya, jelas sekali bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan moratorium PNS. Ini tentu terlihat dari belanja pegawai pada RAPBN. Bayangkan saja, anggaran belanja pegawai meningkat Rp 32,9 triliun dari Rp 182,9 triliun pada APBN-P 2011 menjadi Rp 215,7 triliun pada RAPBN 2012.

Belum lagi pemerintah juga merencanakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10 % pada 2012. Selain itu pemerintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Mau tidak mau, mestinya pemerintah fokus pada peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai. Apalagi pelayanan PNS sangat buruk.Dalam survei internasional tentang iklim investasi, ranking Indonesia berada di urutan ke-115. Pelayanan birokrasi Indonesia tergolong paling buruk di dunia, meskipun anggarannya naik terus setiap tahunnya. Wajar saja kalau kemudian Ekonom Didik J Rachbini menyebut pegawai negeri sipil adalah kerajaan terburuk di Indonesia. (*)

Penulis: taryono
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved