Kolom Jurnalis

Kemitraan Berlandas Kepercayaan dan Transparansi

BICARA pola kemitraan, sesungguhnya ini menjadi roh dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian

Makna dari kata kemitraan sendiri merujuk UU No 9 Tahun 1995, yakni kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan oleh usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan ini harus dipegang teguh oleh masing-masing pihak yang bermitra. Di Indonsesia, urgensi kemitraan usaha dalam pembangunan pertanian-perikanan sesungguhnya sudah sejak lama disadari pakar ekonomi dan pemerintah. Itu antara lain dapat dilihat dari sejumlah kebijakan atau peraturan  pemerintah tentang kemitraan usaha.  

Sejak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha. Ada yang melalui pola Perusahaan  Inti Rakyat (PIR), sehingga muncullah PIR-Perkebunan, PIR-Perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat.  

Diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, yang secara prinsip kemitraan usaha diarahkan kepada norma-norma ekonomi yang berlaku dengan keterkaitan usaha yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Berlandasan hal-hal di atas, pemerintah sesungguhnya telah memahami bahwa kemitraan usaha dapat mendukung efisiensi ekonomi. Hal itu karena pihak-pihak yang bermitra menawarkan keunggulan yang dimiliki masing-masing. Lebih jauh dari itu, kemitraan usaha dapat menghindari dari kecenderungan monopoli yang dilakukan satu pengusaha besar.

Monopoli dapat menyebabkan distorsi pasar. Namun kemitraan usaha dapat memperkuat mekanisme pasar, sekaligus dapat menciptakan persaingan yang sehat.

Jika dikaitkan dengan kemitraan pada sektor perikanan, maka pola kemitraan ini memiliki arti, adanya hubungan bisnis usaha sektor perikanan antara satu atau sekelompok orang atau badan hukum dengan satu atau sekelompok orang. Masing-masing pihak yang  bermitra mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis yang sama, saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang dilandasi rasa saling menguntungkan, memerlukan dan saling melaksanakan etika bisnis.

Lebih jauh, pola kemitraan juga penting dilakukan karena adanya perbedaan antara pengusaan sumberdaya (lahan dan kapital) antara masyarakat industrial di perkotaan dengan masyarakat perikanan di pedesaan. Masyarakat industrial atau kita sebut pengusaha besar memiliki modal dan pengetahuan, namun kurang dalam sumber daya lahan dan tenaga kerja. Di sisi lain, masyarakat petani/perikanan memiliki sumber daya lahan dan tenaga kerja, namun kurang modal dan kemampuan manajerial.

Di sinilah, pola kemitraan menjadi penting. Dimana, pihak-pihak yang bermitraan menjadi saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Pola kemitraan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pengusaha kecil, mereka akan mendapatkan kepastian pasar dan harga karena telah ditetapkan di awal kerja sama, petani juga dapat memproduksi komoditas perikanan secara berkelanjutan, efisiensi dalam hal pengumpulan dan pengangkutan. Sementara di sisi pengusaha besar, mereka mendapatkan jaminan pasokan komoditas dan mendapatkan komoditas sesuai harapan.

Jika kita merujuk hal tersebut, hampir tidak ada yang tidak menguntungkan dalam pola kemitraan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pola kemitraan dapat berjalan dengan baik. Di Lampung, kasus kemitraan  yang dijalani PT Dipasena Citra Dharmaja Lampung sampai merugikan  negara hingga Rp 26 triliun.

Halaman
123
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved