Kolom Jurnalis

Myanmar Meniti Menuju Demokrasi

APAKAH Myanmar sedang menuju transisi demokrasi? Pertanyaan ini menarik untuk diajukan ketika pemerintahan Presiden Myanma

Myanmar Meniti Menuju Demokrasi
ILUSTRASI
APAKAH Myanmar sedang menuju transisi demokrasi? Pertanyaan ini menarik untuk diajukan ketika pemerintahan Presiden Myanmar Thei Sein tak lagi melakukan sensor terhadap isi media massa yang terbit di Myanmar. Tak hanya itu, pemerintahan Thei Sein juga menjanjikan pelonggaran sensor terhadap film dan video.

Kabar baik ini, rupanya tidak membuat para jurnalis di negeri itu lantas gembira. Para jurnalis di Myanmar tetap menuntut kebebasan pers yang lebih besar.

Ko Kyaw Min Swe, Chief Editor The Voice, menegaskan kebebasan pers di Myanmar menjadi pertaruhan saat negeri itu menjadi Ketua ASEAN pada 2014.

Sejak bekas Perdana Menteri Thein Sein menjadi Presiden Myanmar  yang memenangi pemilu pada November silam, terlihat Myanmar  berusaha untuk melakukan reformasi politik. Apalagi selama beberapa dekade, Myanmar didominasi pemerintahan militer.

Sebelumnya, parlemen Myanmar, yang didominasi militer, mengeluarkan beleid baru yang membebaskan warga untuk berdemonstrasi. Beleid ini merupakan satu  upaya terbaru rangkaian aksi reformasi pemerintah Myanmar.

Aturan ini muncul setelah empat tahun lalu terjadi pembantaian massal terhadap para biksu yang menggelar unjuk rasa. Insiden yang dikenal sebagai "Revolusi Saffron" tersebut menelan 31 korban tewas, sementara ratusan biksu ditahan hingga kini.

Parlemen Myanmar yang baru terpilih Januari lalu sempat dipandang sebelah mata oleh para pengamat asing. Tapi rezim baru Myanmar berhasil mengejutkan dunia dengan melakukan banyak aksi reformasi, termasuk pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Pemerintah Myanmar  sendiri sebebelumnya berjanji untuk  membebaskan lebih banyak lagi tahanan politik. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP), total tahanan politik sekitar 2.000 orang dan pemerintah baru membebaskan sekitar 200 orang.

Langkah-langkah reformasi politik  yang dilakukan Presiden Myanmar Thein Sein untuk membangun demokrasi di Myanmar pun mendapatkan pujian dari  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon.

Begitu juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memuji proses demokrasi di Myanmar. Pemilu yang digelar di negara tersebut menjadi bukti perubahan ke arah demokrasi yang lebih baik. Tentunya kondisi ini dibarengi dengan suasana yang damai dan penuh rekonsiliasi.

Namun, keraguan justru muncul dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama soal perubahan politik dan demokrasi di Myanmar.  Meski ada pembebasan sejumlah tahanan politik, tapi  Obama melihat ada sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih terjadi di Myanmar.

Sesungguhnya ujian bagi rezim berkuasa Myanmar soal komitmennya melakukan reformasi politik akan terlihat nanti saat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi bertarung dalam pemilu sela parlemen yang diperkirakan diadakan sebelum akhir tahun.  Apakah momen ini akan digunakan untuk menjegal peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2011 itu atau tidak. Waktulah yang akan menjawabnya. (*)

Penulis: taryono
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved