Breaking News:

Kolom Jurnalis

Provider, PAD dan Regulasi Pemerintah

BARU baru ini persoalan retribusi izin gangguan tower menjadi perbincangan hangat banyak pihak di Bandar Lampung,

Editor: taryono

Hal ini juga bertentangan dengan pasal 7 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Surat mendagri itu juga menyatakan bahwa pasal 21 jo pasal 23 Perda Nomor 7 Tahun 2011 bertentangan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Menurut surat mendagri itu, tower bukan merupakan objek retribusi izin gangguan, melainkan objek retribusi IMB.

Keberadaan surat mendagri ini sempat diragukan oleh pihak pemkot. Sebab, pemkot hanya menerima fotokopiannya saja, bukan surat asli. Selain itu pemkot merasa perda lebih tinggi dari peraturan menteri. "Ini bukan surat asli. Kita hanya menerima fotokopiannya saja," kata Wali Kota Bandar Lampung Herman HN kala itu.

Namun, komentar wali kota langsung terbantahkan kala Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Ryedonnyzar menyatakan bahwa surat tersebut asli. Bahkan menurutnya, wali kota harus mengikuti apa yang ada di dalam surat tersebut. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan semata-mata untuk menjalankan tugas mendagri sebagai pengawasan dalam hal penyelenggaraan di pemerintahan daerah.

Tidak hanya itu, kapuspen juga mengatakan, peraturan menteri adalah salah satu bentuk peraturan yang mengikat. Ia menjelaskan, di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan menteri diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menteri, ucapnya, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, adalah bagian dari pelaksanan penyelenggaraan pemerintahan. "Menteri ini kan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan," terang Ryedonnyzar. Dengan begitu, posisi peraturan menteri tetap harus diikuti oleh pemerintah daerah. Apalagi, perda tentang retrbusi perizinan tertentu, itu terus Reydonnyzar, bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahkan tidak hanya UU tersebut, Reydonnyzar yang pernah menjabat sebagai Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri ini menyatakan bahwa perda tersebut bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alih-alih khawatir kucuran dana dari pusat akan dipotong, pemkot akhirnya menurut pada arahan mendagri. Herman juga menyatakan surat mendagri tersebut asli. Pemkot pun membalas surat mendagri dan menyatakan akan mengikuti arahan mendagri. Maka retribusi izin gangguan tidak ditarik lagi, gantinya retribusi pengendalian tower. Menurut wali kota, retribusi yang baru ini adalah hasil dari arahan pemkot kepada kemendagri. Nilai retribusinya pun disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Jika kita melihat runut kejadian di atas, sesungguhnya hal ini tidak semestinya terjadi jika sedari awal para pembuatan kebijakan mengajak semua pihak untuk duduk bareng dan membicarakan retribusi ini. Dengan terbitnya perda dan perwali yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa para pembuatan kebijakan tidak mempelajari peraturan ini secara lebih dalam dan tidak memaksimalkan fungsi hearing dengan semua stakeholder yang biasa dilakukan sebelum sebuah raperda dijadikan perda.

Perbedaan persepsi dan isi dua produk hukum (peraturan bersama tiga menteri dengan perda serta perwali) ini dikritisi banyak pihak. Salah satunya Ketua Pusat Studi Kajian Publik dari Universitas Lampung (Unila) Dr Dedy Hermawan MSi. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat harusnya didahului dengan sebuah kajian yang mendalam.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved