Larang Kegiatan Pemda, Tingkat Hunian Hotel di Lampung Bisa Turun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah hotel berbintang mengkhawatirkan rencana pemerintah yang tidak membolehkan kegiatan pegawai negeri sipil di hotel berpengaruh pada tingkat keterisian dan pendapatan hotel. Pasalnya, selama ini hotel mengandalkan kegiataan meeting, incentive, converence, dan exhibition (MICE) sebagai pemasukan utama.

Hal ini setidaknya diungkapkan Sales Marketing Manager Hotel Bukit Randu, Raban. Ia menilai rencana pemerintah tersebut bakal merugikan Hotel Bukit Randu. Sebab, 40-50 persen kegiatan Hotel Bukit Randu didominasi oleh kegiatan pemerintahan. Ia pun berharap, pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut.

"Saya berharap pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena akan berdampak pada penurunan pemasukan dan penurunan okupansi hunian hotel. Apalagi Provinsi Lampung di dominasi oleh MICE (meeting, incentive, converence, dan exhibition), sedangkan swasta belum terlalu mendominasi," kata dia, Jumat (7/11).

Jika pemasukan dan okupansi hotel turun, maka hal tersebut bisa saja berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan pada akhirnya berpotensi mematikan usaha perhotelan di Bandar Lampung.

Namun, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, pihaknya akan membuat strategis khusus. Di antaranya, memperluas jaringan dan menghidupkan destinasi wisata di Lampung. "Jadi dari MICE akan kita alihkan ke destinasi wisata untuk mengurangi kerugian," lanjutnya.

Kondisi tak jauh berbeda diungkapkan Director Sales and Market Emersia Hotel, Raffizon Chaniago. Ia mengatakan, rencana pemerintah tersebut pasti memberikan dampak pada bisnis perhotelan. Meski ia mengaku, dampaknya tidak akan besar bagi Emersia.

"Kegiatan PNS di hotel kami, bukan satu-satunya pasar kami. Kami masih memiliki market lain seperti dari perusahaan-perusahaan. Namun tetap saja akan ada dampaknya. Untuk itu kami akan melakukan terobosan-terobosan lain untuk menutupi dampak tersebut seperti mencari market yang lain," katanya, Jumat (7/11).

Menurut Raffi, hotel akan tetap dibutuhkan untuk kegiatan PNS. Terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan akomodasi. "Seperti kegiatan dengan banyak peserta, pasti membutuhkan ruangan yang besar," lanjutnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Business Development Manager Sheraton Hotel, Wahid Heri Wahyudi. Menurutnya, instruksi pemerintah tersebut, akan memberikan dampak bagi hotelnya. Namun dinilainya dampak tersebut tidak terlalu besar.

"Selama ini segmentasi pemerintahan tidak terlalu besar di hotel kami. Kami lebih fokus kepada perusahaan. Kegiatan pemerintahan, hanya berkisar 15-20 persen saja. Jadi dampaknya sangat kecil bagi hotel kami. Kalau saya perkirakan yang paling merasakan dampaknya adalah hotel- hotel lokal," ujarnya.

Namun ia pun berharap pemerintah mengkaji ulang instruksi tersebut. Kalaupun rencana itu akan diterapkan, ia juga berharap, tidak diterapkan terlalu ketat. "Pemerintah juga perlu memikirkan dampaknya bagi pengusaha hotel karena kegiatan PNS merupakan pemasukan tambahan bagi hotel," ujarnya.

Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyatakan bahwa PNS tidak boleh lagi mengadakan kegiatan di hotel. Segala kegiatan pemerintah pusat maupun di daerah agar menggunakan fasilitas negara. Dalam waktu dekat ini, larangan tersebut akan ditindaklanjuti melalui inpres (instruksi presiden) yang drafnya sedang disiapkan.(cr4)

PHRI Khawatir
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung Friandi sangat menyayangkan instruksi pemerintah yang akan melarang kegiatan PNS di hotel. Menurutnya instruksi tersebut merupakan keputusan yang tidak menyenangkan.

Hal ini dikarenakan MICE merupakan target dari sales hotel. Friandi khawatir akan terjadi pengurangan dari sisi MICE. Dia berharap pemerintah bisa mengkaji ulang keputusan tersebut.

"Pemerintah harus bisa mempertimbangkan, apakah kalau kegiatan seperti workshop dilakukan di lingkungan sendiri akan lebih efektif. Karena harus menyiapkan anggaran sendiri, ruangan, dan lain sebagainya. Hal itu justru akan membuat tidak fokus kepada kegiatan. Kegiatan tidak dilakukan setiap minggu, jadi saya pik