Jokowi Libatkan KPK Ajukan Budi Gunawan Calon Kapolri? KPK: Belum Ada

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , JAKARTA - Presiden Joko Widodo sama sekali tidak pernah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawanmenjadi calon Kapolri.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, usai pertemuan dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait penunjukan Budi Gunawan.

"Untuk dilakukan profilling secara resmi belum ada," ujar Bambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Sabtu (10/1/2015).

Bambang mengakui pihaknya tidak bisa bekerja atau melakukan penelusuran (track record) terhadap calon pejabat negara jika tidak diminta pemerintah. Bambang mengakui ada kegelisahan publik terkait rekam jejak Budi. Namun, kata dia, lagi-lagi KPK tidak bisa mengintervensi.

"Itu kan kewenangan presiden. Bagi KPK selama ini prosesnya adalah kalau ada orang minta profilling, kita berikan. Kalau tidak diminta, bagaimana memberikannya? kalau ditanya baru kemudian kita jawab," tukas Bambang.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat kepada DPR RI terkait penunjukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Di dalam surat tersebut disebutkan Jokowi beranggapan bahwa Budi Gunawan mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.

Nama Budi Gunawan sendiri sebelumnya sempat mencuat lantaran kepemilikan rekening gendut dan tidak dijelaskan kepada publik mengenai rekening tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekas ajudan Presiden 2001-2004 Megawati Soekarnoputri itu memiliki harta senilai Rp 22.657.379.555 atau Rp 22,6 miliar dan 24 ribu Dollar Amerika pada tahun 2013.