KPK Vs Polri Jilid II

PDIP Dituding Biang Kerok Situasi Politik Nasional Terkini

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut-sebut sebagai dalang kegaduhan politik di Indonesia belakangan ini

PDIP Dituding Biang Kerok Situasi Politik Nasional Terkini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut-sebut sebagai dalang kegaduhan politik di Indonesia belakangan ini. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Populi Center Nico Harjanto.

"Dalam konteks kegaduhan politik sekarang ini, PDI-P memiliki peran paling besar," ujar dia dalam acara diskusi di sebuah rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015) pagi.

Nico menjabarkan beberapa tindakan PDI-P yang menyulut kegaduhan politik saat ini. Pertama, ketika PDI-P terlihat kencang sekali mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, publik ingat betul bahwa Budi Gunawan memiliki rekam jejak kasus rekening tidak wajar. Hal itu akhirnya terbukti saat KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas kasus yang sama.

Kedua saat pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristianto mengungkap lobi politik Abraham Samad di depan publik. Hal ini, ujar Nico, membuat kepercayaan publik terhadap KPK goyah.

Ketiga, belum selesai klarifikasi Abraham atas tudingan Hasto, kader PDI-P lainnya, yakni Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Bareskrim atas tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Atas laporan itu, Jumat (23/1/2015) kemarin, penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap Bambang di dekat sekolah anak bungsunya. "Jadi Jokowi sebagai presiden harus segera berkomunikasi dengan PDI-P untuk menyelesaikan masalah ini dari segi politik. Kalau tidak, pasti ini akan berlarut-larut lagi," ujar Nico.

Sebelumnya, Bareskrim menangkap Bambang, Jumat pagi. Penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010. Kasus ini ditindaklanjuti Polri berdasarkan laporan dari masyarakat.

Laporan itu diterima Polri pada tanggal 19 Januari 2015. Dalam laporan disebutkan, ada beberapa saksi yang diminta memberikan keterangan palsu di MK. Banyak pihak yang menyebut bahwa aksi Polri beraroma balas dendamlantaran KPK sebelum kasus BW, menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Hal ini telah dibantah oleh KPK.

Editor: soni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved