PPRL Minta Pemkab Lamsel Transparan Terapkan Hasil KHL UMR

Di kabupaten Lampung Selatan masih jauh dari standar kelayakan hidup/kebutuhan hidup layak (HKL).

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Aliansi beberapa organisasi yang tergabung dalam pusat perjuangan rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi di depan kantor bupati Lampung Selatan, Senin (19/10). Aksi puluhan massa tersebut menolak kebijakan sistem pengupahan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Pasalnya, dalam kebijakan sistem pengupayah yang baru akan mengebiri peran serikat buruh untuk dapat ikut serta dalam penentuan besaran upah. Karena besaran upah akan disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Padahal menurut hemat PPRL, saat ini pun besaran upah yang diterima oleh kalangan buruh baik di Jakarta maupun di daerah. Termasuk di kabupaten Lampung Selatan masih jauh dari standar kelayakan hidup/kebutuhan hidup layak (HKL).

“Selama ini kita tidak pernah tahu hasil survey KHL berapa. Yang kita tahu besaran UMR untuk di Lampung Selatan saat ini Rp. 1.595.000. Tapi kita nilai besaran itu belumlah mencerminkan KHL,” ujar Yohanes Joko Purwanto, perwakilan massa saat diterima oleh asisten bidang kesejahteraan rakyat, Ismar Kolina diruangannya.

PPRL meminta pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan untuk transparansi dalam menetapkan hasil survey KHL yang menjadi dasar penghitungan UMR. Dan PPRL pun menolak rencana peraturan pemerintah terkait pengupahan yang baru.(dedi/tribunlampung)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved